alexametrics

Harga Jadi Pengganjal Pengembangan Energi Terbarukan

4 April 2019, 19:27:59 WIB

JawaPos.com – Upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan masih terseok-seok. Sebab, implementasinya masih rendah. Padahal, pada 2025 target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT untuk pembangkit listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018. Sumber energi terbesar untuk pembangkit listrik masih berasal dari batu bara (60,5 persen) dan gas bumi (22,1 persen).

Padahal, Indonesia menargetkan bauran EBT pembangkit listrik bisa mencapai 23 persen pada 2025. Itu berarti, masih ada kekurangan 10,6 persen bauran EBT untuk mencapai target itu.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan permasalahan pengembangan EBT di Tanah Air adalah persoalan harga. Hal itu membuat masyarakat maupun swasta masih kesulitan untuk ikut menggunakan EBT.

“Kalau harga sudah murah, tidak perlu ada lagi tidak perlu lagi harga khusus, tidak perlu lagi subsidi, insentif, dan sebagainya kita akan beli sendiri. Seperti lampu LED sekarang ini. Kemarin saya lihat yang 3 Watt hanya Rp 6.000 sekarang, dulu ratusan ribu rupiah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/4).

Untuk itu, pihaknya meminta agar mengkaji kebijakan feed ini tariff dengan harga energi yang ada di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan agar ada penyesuaian kemampuan dalam pemanfaatan EBT.

“Feed in tarif berarti itu harus di-compare dengan harga energi setempat. Misalnya di Papua harga energi di sana mahal sekali. Harga EBT harus di-compete dengan harga disana bukan dengan harga di pulau Jawa,” tuturnya.

Melalui langkah tersebut, pihaknya berharap akselerasi dalam pengembangan EBT bisa dilakukan. Sehingga nantinya ketergantungan akan energi fosil bisa perlahan ditinggalkan.

“EBT diamanatkan diberikan subsidi selama dia masih lebih mahal dari harga dari pada energi konvensional. Tiga itu kalau dilaksanakan, itulah yang membuat kita menetapkan target 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen minimal di tahun 2050. Tanpa itu kita tidak mungkin mencapai 23 persen. Tanpa adanya feed in tarif yang kita sebutkan tadi,” tandasnya.

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : Hana Adi