JawaPos Radar

Kaleidoskop 2017

Tahun Pertama, Target BBM Satu Harga Ala Jokowi Tak Tercapai

25/12/2017, 21:35 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Tahun Pertama, Target BBM Satu Harga Ala Jokowi Tak Tercapai
Presiden Jokowi (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tengah menggenjot program energi berkeadilan, salah satunya lewat program BBM Satu Harga. Dalam program ini, Presiden Jokowi meminta seluruh masyarakat di wilayah Indonesia mendapatkan harga BBM yang sama seharga Rp 6.500 per liter untuk premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar.

Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan ke Papua pada Oktober 2016. Dalam kunjungan itu, Jokowi kaget harga BBM premium di Papua mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enembe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ujar Presiden Jokowi kala itu.

Tahun Pertama, Target BBM Satu Harga Ala Jokowi Tak Tercapai
SPBU Pertamina (Dok. Jawapos.com)

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Direktur Utama Pertamina kala itu, Dwi Soetjipto mengatakan tingginya harga BBM di Papua terjadi karena harga barang dan kebutuhan lain memang mahal di Papua. Kemudian ini berdampak pada tingginya biaya produksi BBM di Bumi Cendrawasih.

"Di masa lalu harga di beberapa daerah Papua sangat tinggi sehingga itu yang membuat biaya produksi kalau beli sesuatu di Papua ini jadi mahal," kata Dwi.

Pemerintah pun langsung memutar otak. Upaya yang dilakukan dengan membangun tempat penyalur BBM di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pemerintah menargetkan membangun lembaga penyalur di 150 lokasi dalam 3 tahun. Di 2017 targetnya 54 titik, 50 titik di 2018 dan 46 titik di 2019.

Namun, diperkirakan target 2017 tak tercapai. Hingga Desember 2017, baru tercapai 38 titik. Terakhir, Pertamina menambah empat lembaga penyalur BBM satu harga di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Keempat titik tersebut meliputi SPBU Kompak 26.38301 di Kec. Enggano, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, SPBU kompak 16.253.121 di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, SPBU Mini 65.77303 di Kecamatan Biduk Biduk, Kab. Berau, Provinsi, Kalimantan Utara, dan SPBU 54.85709 di Kecamatan Atambua, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Empat lembaga penyalur BBM satu harga langsung diresmikan Menteri ESDM Ignasius Jonan di SPBU Kompak 26.38301 di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dihadiri juga Direktur Utama Pertamina Massa Manik, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Bengkulu Utara Mian.

Jonan mengatakan pihaknya selalu mendorong semua sumber daya alam yang pengelolaannya diamanahkan kepada kementerian ESDM ini diusahakan untuk pemerataan dan pelayanan masyarakat yang lebih berkeadilan. Dia berharap, agar semua pihak mendukung program ini.

"Kami akan membuat peraturan harga BBM sama sampai ke end-user atau pengguna langsun dan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kebijakan ini," ujar Jonan, Jumat (8/12).

Sementara itu, Dirut Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan Pertamina secara konsisten terus mendukung program Nawa Cita Presiden Joko Widodo terkait dengan ketahanan energi nasional melalui pengoperasian SPBU BBM Satu Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Keberadaan SPBU di wilayah tersebut sangat vital bagi upaya pemerintah mendongkrak perekonomian setempat.

"Pengoperasian SPBU Kompak di Enggano maupun wilayah 3T lainnya menjadi bukti nyata hadirnya Pertamina untuk memenuhi tugas negara mendistribusikan energi hingga ke pelosok negeri," kata Massa.

Pertamina memenuhi program pemerintah dengan pemberlakuan distribusi BBM satu harga di wilayah 3T sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016, perihal percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Program ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk menggerakkan dan memeratakan perekonomian nasional, utamanya di wilayah 3T.

Pengoperasian SPBU Kompak ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, dengan demikian, mobilitas masyarakat akan semakin tinggi namun lebih efisien sehingga diharapkan perekonomian juga bergerak lebih cepat.

(srs/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up