alexametrics

Aturan Ojol Belum Singgung Tarif

Antara Rp 2.400/Km dan Rp 2.000/Km
20 Maret 2019, 11:12:16 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menerbitkan payung hukum yang mengatur ojek. Selain ojek online (ojol), regulasi tersebut mengatur ojek pangkalan (opang).

Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menjelaskan, yang diatur adalah kriteria ojol maupun opang. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Permenhub tersebut ditandatangani pada 11 Maret lalu. “Ada 21 pasal,” ujarnya kemarin (19/3) saat ditemui di kantornya.

Menurut Yani, secara garis besar aturan tersebut mengatur biaya jasa, suspend, keselamatan, dan kemitraan bagi ojol. Sedangkan bagi opang hanya mengatur keselamatan. Penyebab perbedaan itu adalah ojol berkaitan dengan aplikator penyedia layanan seperti Go-Jek dan Grab.

Aturan Ojol Belum Singgung Tarif
Ojek Online menunggu para penumpang di Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (19/3/19). Kemenhub telah meneken PM yang mengatur ojol dan opang, yang sosialisasinya akan dilakukan hingga awal April. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Untuk penegakan aturannya, Kemenhub menggandeng beberapa pihak. Misalnya, untuk tilang, yang akan melakukan adalah kepolisian. Sedangkan untuk pelanggaran soal tarif, ada pihak ketiga yang ditunjuk.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi kemarin menggelar pertemuan dengan Tim 10 untuk memantapkan PM 12/2019 itu. Tim 10 merupakan perwakilan pengemudi ojek. Untuk besaran biaya jasa, memang belum secara terperinci disebutkan tarif batas atas dan bawah. “Bersama Pak Menteri (Budi Karya Sumadi, Red), YLKI sebagai perwakilan konsumen, KPPU, Tim 10, dan aplikator akan membahas. Nanti dikeluarkan SK menteri tentang besaran biaya jasa,” jelasnya.

Budi juga telah berkomunikasi dengan aplikator. Menurut dia, Menhub Budi Karya menargetkan pembicaraan biaya jasa dengan aplikator selesai sepekan ke depan. Ditjen Perhubungan juga melakukan penelitian kecil-kecilan tentang tarif angkutan online. Caranya ialah mencoba naik ojol. “Staf saya tadi dan minggu lalu sudah mencoba. Katanya, tarif berubah setiap hari,” ungkapnya.

Budi menargetkan Jumat nanti sudah bisa menentukan besaran tarif. Pertimbangan penentuan tarif itu adalah biaya langsung dan tidak langsung. Namun, perhitungan tidak memasukkan potongan yang diwajibkan aplikator kepada pengemudi. Tarifnya dibanderol per kilometer (km). “Kami menghitung soal investasi kendaraan, makan pengemudi, dan lainnya,” beber dia.

Aplikator mengusulkan tarif Rp 2.000 per km. Sedangkan pengemudi menginginkan Rp 2.400. Hari ini Budi berencana mempertemukan aplikator dengan perwakilan pengemudi. “Saya punya kepentingan, jangan sampai aplikator ini tinggal satu,” tuturnya.

Budi menegaskan bahwa aturan baru itu akan disosialisasikan hingga akhir April. Dinas perhubungan (dishub) di kabupaten/kota pun telah disurati. “Saya akan datang ke daerah-daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garsda) Indonesia Igun Wicaksono mengapresiasi payung hukum yang diterbitkan Kemenhub. Namun, dia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih menanti, yakni soal kejelasan tarif. “Teman-teman pengemudi online menghitung tarif Rp 2.400 (per km, Red) itu yang ideal,” katanya.

Dengan biaya Rp 2.400 per km, Igun menjamin dapat menghadirkan pelayanan terbaik. Sebab, angka tersebut merupakan kalkulasi dari biaya perawatan motor dan biaya kesehatan driver. Jika tarifnya lebih rendah, dikhawatirkan penghasilan driver tidak mencukupi biaya perawatan kendaraan. “Awal ada ojek online, tarifnya Rp 4.000, tapi semakin hari semakin turun,” keluhnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (lyn/c9/oni)



Close Ads
Aturan Ojol Belum Singgung Tarif