alexametrics

Abaikan Uni Eropa, CPO Bidik Penjualan Lokal dan Pasar Ekspor Baru

19 Maret 2019, 08:49:46 WIB

JawaPos.com – Bisnis kelapa sawit kembali diuji. Setelah berupaya mendiskriminasikan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk energi terbarukan, kini Uni Eropa (UE) menyudutkan produk turunan komoditas tersebut lewat isu kesehatan.

Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Azmal Ridwan mengatakan, Uni Eropa ini terus mencari celah untuk menyudutkan CPO. Dari kampanye hitam, sekarang melalui isu kesehatan.

“Sudah semakin kecil peluang ekspor. Lebih baik kita fokus saja ke India atau Tiongkok. Atau gerakan industri dalam negeri,” tegasnya seperti dikutip Kaltim Post, Selasa (19/3).

Dijelaskannya, kampanye negatif ini bermula dari studi UE tentang batas kandungan 3-monochloropropane-1, 2-diol ester (3MCPDE), dan glycidyl ester (ge) dalam minyak nabati olahan termasuk minyak kelapa sawit. Studi itu bertujuan menciptakan standar keamanan pangan.

Sebelumnya, UE menuding industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi. Juga perubahan cuaca. Target serangan itu, sawit tak masuk dalam bahan baku program biodiesel Uni Eropa 2020. “Ya bisa-bisa mereka saja. Lebih baik benahi mekanisme CPO di Tanah Air. Kalau bisa dikonsumsi domestik,” ujarnya.

Ia menuturkan, konsumsi dalam negeri saat ini masih minim. Sebagai contoh, dari 46 ribu ton produksi CPO hanya 17 ribu yang dikonsumsi dalam negeri.

“Tidak perlu khawatir soal resolusi sawit. Hal penting sekarang adalah apa yang akan kita lakukan dengan CPO ini. Apalagi Indonesia menjadi negara dengan area kebun dan produksi CPO terbesar di dunia,” kata Azmal.

Kelapa sawit, ia sebutkan sebagai salah satu energi terbarukan pada masa depan. Dan tidak semua negara bisa memiliki komoditas tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk lepas dari produk turunan CPO.

Bahkan, kasarnya, dari bangun hingga tidur lagi, semua kebutuhan hidup berhubungan dengan produk turunan CPO. Mulai kosmetik, pelumas kendaraan, oli, sabun, hingga pangan. Ada 900 produk yang bisa diolah.

“Turunan sawit itu wajib. Kalau dilarang mau pakai apa. Produk sekarang banyak menggunakan minyak nabati. Kalau saya tanya, komoditas apa yang bisa menggantikan kebutuhan sebesar itu. Berbagai olahan bisa dibuat,” serunya.

Menurutnya, persoalan sekarang bagaimana pemerintah melakukan pendekatan terhadap pasar Asia. “Indonesia tinggal bangun kerja sama dagang bilateral dengan negara-negara importir,” ucapnya.

Saat ini, pemerintah daerah harus sadar dan gerak cepat untuk membuka hilirisasi CPO di Kaltim. “Tarik investor di Kaltim untuk buka pabrik, jadi langsung jual produk, jangan hanya CPO terus-menerus. Selain itu pajak yang dibebankan juga dilihat lah. Jangan sebesar itu,” tuturnya.

Hadirnya hilirisasi CPO sekaligus berdampak pada pembukaan lapangan kerja hingga menurunkan living cost di Kaltim. Apabila hilirisasi terealisasi, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan warga Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi.

“Kaltim jangan hanya jalan di tempat. Maloy yang akan dikembangkan pabrik olahan jangan cuma wacana. Rencana itu sudah saya dengar dari dulu,” tutupnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : JPG

Copy Editor :

Abaikan Uni Eropa, CPO Bidik Penjualan Lokal dan Pasar Ekspor Baru