JawaPos Radar

Disebut Keluarkan Kartu Khusus Pejabat, Ini Klarifikasi Jasa Marga

19/01/2018, 04:35 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Disebut Keluarkan Kartu Khusus Pejabat, Ini Klarifikasi Jasa Marga
kartu jasa marga untuk mitra kerja (istimewa)
Share this image

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk diduga mengeluarkan kartu khusus bebas biaya jalan tol untuk pejabat. Kartu tersebut dikeluarkan sebanyak 5.000 keping dan berlaku hingga Desember 2018.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi terkait program tol elektronik (e-tol) yang digulirkan Jasa Marga.

"Harus ditindaklanjuti sebagai langkah pencegahan. Jika kabar itu benar, maka bisa dikatakan gratifikasi dan itu harus ditindak," ujar Uchok di Jakarta, Jumat (19/1).

Menurutnya, apa pun itu yang bersifat pemberian dan berapa pun besarannya yang diberikan untuk memberikan pelayanan bagi pejabat negara maupun keluarganya merupakan bentuk pelanggaran. Atas dasar itu pun, Uchok juga meminta Dirut Jasa Marga maupun direksi pengelola jalan tol untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut.

"Untuk sekali jalan tarif yang dikenakan Rp 9.500. Bila digunakan pulang pergi maka tarif yang dikenakan Rp 19 ribu. Jika dikalikan 5 ribu kartu dan digunakan selama setahun atau sekitar 300 hari maka akan didapat nilai Rp 28,5 miliar. Ini angka yang cukup besar," jelasnya.

Dia pun menilai karut bebas biaya tol ini bisa mengganggu rencana pemerintah dalam membangun infrastruktur. Alasannya, masalah ini akan membuat investor tidak mau berinvestasi di bidang infrastruktur, terutama dalam pembangunan jalan tol.

Sementara itu, Assistant Vice President Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menegaskan berita tersebut tidak benar. Sebab, kartu yang disebar tersebut diberikan untuk mitra kerja Jasa Marga.

"Kartu ini pada dasarnya merupakan Kartu Tol Perusahaan yang diperuntukkan bagi mitra kerja Jasa Marga dan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pengoperasian jalan tol. Contohnya, adalah dalam pengoperasian Jasa Marga bekerja sama dengan Kepolisian PJR, maka disediakan kartu dinas dalam rangka pengoperasian dan pengawasan jalan tol," ujar Heru.

Kartu JM Card tersebut dibiayakan oleh perusahaan, sebagai bagian dari biaya pengoperasian jalan tol. Kartu tersebut merupakan bagian dari inventaris perusahaan yang tidak sembarangan orang dapat menggunakannya.

"Karenanya tidak benar berita kartu tersebut dibagi untuk pejabat maupun keluarganya agar terbebas dari pembayaran tarif tol," jelasnya.

(ce1/sab/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up