alexametrics

Pengusaha Berharap Omnibus Law Bikin Izin Usaha Makin Simpel

18 Februari 2020, 14:01:12 WIB

JawaPos.com – Kalangan pengusaha memiliki pendapat berbeda dengan buruh terkait rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka menganggap RUU omnibus law itu memberikan harapan baru pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut menegaskan, salah satu tantangan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah mendatangkan investasi. Agar investasi segera masuk, pemerintah perlu merapikan regulasi yang berkaitan dengan harmonisasi pusat dan daerah. Nah, Apindo menganggap omnibus law memberikan harapan pada hal tersebut.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana menyebutkan, overlapping dan redundant regulasi menjadi hal terpenting yang harus dieliminasi dalam omnibus law. ’’Tujuan utamanya adalah mempermudah investasi baru masuk ke Indonesia, itu saja,’’ ujarnya. Apindo berharap omnibus law bisa menyelesaikan persoalan perizinan di daerah yang kerap tumpang-tindih. Apindo juga meminta nanti tidak muncul lagi perizinan atau persyaratan lain ketika omnibus law resmi dirilis pemerintah.

Danang mengatakan, persoalan perizinan di daerah kerap muncul ketika pemerintah pusat membikin penyederhanaan kebijakan. Persoalan klasik perizinan yang seharusnya bisa disimplifikasi pada akhirnya tidak dapat dilakukan. Sebab, selalu ada persyaratan baru yang muncul di daerah. Hal itu sangat menyulitkan dan menghambat pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas usaha. ’’Misalnya, sudah ada OSS (online single submission) yang diambil pusat, tapi daerah malah menerbitkan regulasi baru. Memang bukan izin, melainkan semacam pernyataan atau rekomendasi yang diciptakan pemda, yang awalnya tidak ada. Yang demikian ini perlu disinkronkan,’’ bebernya.

Mengenai munculnya pro-kontra omnibus law, Danang menganggap bahwa hal tersebut mungkin disebabkan komunikasi yang terhambat. Terutama antara pemerintah dan serikat pekerja maupun pihak lain yang belum bisa menerima omnibus law. ”Memang pemerintah tidak melibatkan semua pihak dalam pembahasan. Jadi, proses komunikasi terhambat sehingga ada yang tidak mendapatkan informasi utuh,’’ ujarnya.

Danang menambahkan, kekhawatiran pada dampak negatif omnibus law sebenarnya juga dirasakan sebagian pengusaha. ’’Sama saja, misalnya kalangan dunia usaha yang tidak semua mendapatkan kesempatan untuk bergabung di pokja. Ada juga yang mengeluhkan sektor ini-sektor itu, yang juga tidak tahu ditampung atau tidak ditampung dalam proses perumusan ini,’’ ungkapnya. Menurut Danang, proses dialog perlu lebih dikedepankan daripada membangun persepsi yang berbeda dengan tujuan awal pembentukan omnibus law.

Terpisah, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis omnibus law bisa meningkatkan kinerja investasi. Bahlul menyebut RUU itu bisa mempermudah para investor dan pengusaha.

’’RUU Cipta Kerja memudahkan perizinan usaha dan berinvestasi, tidak akan berbelit-belit lagi. Di samping itu, ada insentif yang kita tawarkan kepada mereka,’’ ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, kemarin (17/2). Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut berharap RUU itu segera disahkan. Dia meyakini banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan pengesahan omnibus law. ’’Kalau bisa cepat dilakukan, saya yakin RUU Cipta Kerja ini bisa menyumbangkan 0,2–0,3 persen realisasi investasi pada tahap pertama,’’ imbuhnya.

Terkait dengan penolakan sebagian serikat pekerja, dia tak mempermasalahkannya. Menurut dia, penolakan itu merupakan bagian dari dinamika yang lumrah terjadi.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan hal senada. Ani, sapaannya, menyebut omnibus law bisa meredam gejolak ekonomi global yang diliputi ketidakpastian. ’’Adanya omnibus law cipta kerja dan perpajakan bisa menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan diharapkan bisa menyentuh aspek-aspek yang berkaitan di tengah ketidakpastian,’’ katanya di kantor BKPM kemarin.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B mengenai pemerintahan daerah.

’’RUU Ciptaker justru disusun berlandas semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan,’’ tegasnya. Menurut dia, pemerintah pusat akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Tujuannya, ada standardisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh kementerian, lembaga, dan pemda.

’’Jadi, kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pelaksanaannya berdasar NSPK yang ditetapkan presiden,’’ sambung Susiwijono.

Penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. ’’Perizinan berusaha yang terintegrasi dan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 24/7,’’ imbuhnya. Perizinan berbasis elektronik itu telah direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.

Pemerintah Dianggap Ingin Intervensi Pers

Pada bagian lain, penolakan draf omnibus law juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pemicunya, draf RUU yang diusulkan ke DPR tersebut ternyata juga merevisi UU 40/1999 tentang Pers. Yakni, pasal 11 dan 18. Semula, pasal 11 menyatakan bahwa penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Setelah direvisi, menjadi: Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Sementara itu, pasal 18 yang terdiri atas 3 ayat mengatur jenis dan besaran sanksi. Secara garis besar, pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah menaikkan sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar UU. ”Kami menolak upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers,” tegas Ketua Umum AJI Abdul Manan. Niat pemerintah untuk campur tangan, lanjut dia, juga terlihat dalam pasal yang menyebutkan bahwa operasional UU Pers diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

Dia menegaskan, UU 40/1999 merupakan payung hukum kebebasan pers di tanah air. Dibentuk dengan semangat tanpa ada campur tangan pemerintah. UU Pers tersebut memiliki semangat untuk mengoreksi rezim Orde Baru yang kala itu mengekang pers.

Peraturan tersebut juga menyerahkan wewenang kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan operasional UU Pers. Bukan pemerintah maupun pihak lain. ”Jika pemerintah diberi kewenangan mengatur sanksi, itu bisa mengulang preseden masa Orde Baru. Meski UU Pers melarang pemberedelan, pemerintah tetap bisa membatalkan SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers) dengan dasar hukum peraturan menteri maupun PP,” papar Abdul Manan.

Hal itu berpotensi menciptakan mekanisme ”pintu belakang” atau ”jalan tikus” untuk ikut campur dalam urusan pers. Sebab, pemerintah memiliki kewenangan membuat ketentuan jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme penanganan sanksi administratif.

AJI juga menolak kenaikan sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar aturan. Semula, pasal 18 ayat 1 menyebut jenis sanksi adalah pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun, dalam RUU omnibus law, denda naik menjadi Rp 2 miliar dan ditambah sanksi administratif.

PERINGKAT KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASEAN

Negara | Ranking

Singapura | 2

Malaysia | 12

Thailand | 21

Brunei | 66

Vietnam | 70

Indonesia | 73

Filipina | 95

Sumber: World Bank

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : han/c10/c7/oni



Close Ads