alexametrics

Tarif Baru Tiket Pesawat: Jakarta-Surabaya Paling Murah Rp 408 Ribu

17 Mei 2019, 14:12:20 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perhubungan akhirnya kemarin (16/5) mengumumkan tarif baru penerbangan. Susunan tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Maskapai diberi waktu dua hari untuk menyesuaikan dengan aturan baru tersebut.

Kendati “judul” regulasi itu hanya menyebutkan TBA, di dalamnya juga diatur tentang tarif batas bawah (TBB). Beberapa rute yang selama ini dikenal padat terlihat mengalami penurunan TBA dan TBB. Untuk jurusan Denpasar-Jakarta (CGK), misalnya. Sesuai aturan sebelumnya, yakni KM 72/2019, TBA-nya Rp 1.651.000 dan TBB Rp 578.000. Dalam aturan baru menjadi Rp 1.431.000 dan Rp 501.000.

Begitu juga untuk penerbangan jurusan Jakarta (CGK)-Surabaya atau sebaliknya. Semula TBA Rp 1.372.000 dan TBB Rp 480.000. Kini TBA menjadi Rp 1.167.000 dan TBB Rp 408.000. Meski demikian, maskapai-maskapai diprediksi tidak akan memasang tarif sesuai TBB, apalagi pada masa peak season seperti mendekati Lebaran atau libur nasional.

Pembahasan tentang tarif baru tersebut dimulai Senin lalu (13/5). Saat itu diadakan rapat koordinasi antara Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam rapat itulah diambil keputusan untuk menurunkan TBA. Penurunan berkisar 12 persen hingga 16 persen, bergantung jarak dan rute favorit. Pada Rabu malam, barulah KM 106/2019 resmi diteken menggantikan KM 72/2019.

Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengungkapkan, penurunan tarif itu tetap mengedepankan faktor-faktor substansial seperti keselamatan dan on time performance (OTP). “Peningkatan OTP memberikan kontribusi terhadap efisiensi operasional pesawat udara,” papar dia kemarin di Kantor Kemenhub. Dengan efektivitas operasional pesawat udara tersebut, diharapkan terjadi efisiensi bahan bakar dan jam operasi pesawat.

Ditjen Perhubungan Udara mencatat peningkatan OTP pada awal tahun hingga Maret yang mencapai 86,29 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, OTP tahun ini lebih baik. Tahun lalu OTP hanya 78,88 persen.

Akhirnya Kemenhub mengumumkan penurunan tarif batas atas dan batas bawah untuk tiket pesawat kelas ekonomi jalur domestik.(GUNTUR AGA TIRTANA/JAWA POS/RADAR JOGJA)

Polana juga mengingatkan bahwa harga yang dibayarkan penumpang saat membeli tiket bukan hanya TBA. Namun, terdapat pula biaya pajak, jasa kebandarudaraan (PSC), jasa layanan navigasi penerbangan, asuransi, dan tuslah. Aspek itu ditentukan oleh kurs dolar. ”Saya harapkan bandara dan navigasi memberikan insentif kepada maskapai,” ujar Polana. KM 106/2019 akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan menyatakan, pihaknya akan terbuka jika ada usul mengenai insentif bagi maskapai penerbangan. Sebab, sebelumnya Kemenkeu berdiskusi dengan jajaran maskapai, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa pengaruh avtur terhadap total cost structure hanya sekitar 27 persen.

Jika tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku 10 persen dari objek pajak, PPN avtur hanya berkontribusi 2,7 persen terhadap harga tiket pesawat. ”Jadi, kalau pajak avtur itu diturunkan, sebenarnya enggak akan berpengaruh signifikan karena peranannya kecil sekali,” katanya.

Usul insentif dari sisi fiskal itu muncul karena sebelumnya maskapai mengeluhkan komponen perpajakan yang memberatkan. Antara lain, PPN avtur 10 persen dan PPN penjualan tiket pesawat 10 persen. Pihak maskapai merasa perlu ada upaya bersama dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket. Dengan begitu, maskapai tak merasa bekerja sendiri dan hanya ditekan untuk melakukan efisiensi agar tiket bisa murah.

Pada dasarnya, tarif PPN berlaku umum atau sama rata terhadap berbagai objek pajak, termasuk tarif avtur maupun harga tiket itu sendiri. Menurut Robert, bisa saja tarif pajak diusulkan untuk dipotong dengan mengategorikan avtur dan industri penerbangan sebagai sektor strategis. Namun, harus ada perhitungan dan alasan yang kuat mengapa PPN avtur perlu diturunkan, sedangkan sejauh ini kontribusi PPN avtur terhadap harga tiket pesawat sangat kecil.

”Makanya, komponen maskapai itu apa saja? Kalau pajak, komponennya apa. Apakah avtur, atau labour, atau PPh (pajak penghasilan) badan, atau apa. Kalau ada usul spesifik (dari maskapai), boleh saja kita cek,” ucap Robert.

Menanggapi turunnya TBA, Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah menyatakan bahwa penurunan tersebut bisa memengaruhi laba perusahaan. Rata-rata maskapai memiliki keuntungan 2 persen tiap tahun. Menurut dia, itu sudah untung terbesar. ”Tahun lalu pendapatan Garuda Rp 60 triliun dan untungnya Rp 11 miliar,” ujarnya.

Meski demikian, dia tidak pesimistis. Menurut dia, manajemen Garuda Indonesia sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor di luar tiket.

Ilustrasi pesawat Lion Air. (Dok. JawaPos.com)

Direktur Niaga AirAsia Indonesia Rifai Taberi menegaskan bahwa perusahaannya mendukung langkah pemerintah. Senada dengan Pikri, dia menyatakan optimistis bahwa penurunan TBA tak akan mengganggu bisnis dan operasional maskapai. ”Kan kami sudah tahu range penurunannya 12-16 persen. AirAsia mendukung langkah pemerintah dan optimis tak akan mengganggu bisnis penerbangan,” ujarnya kemarin.

Rifai menambahkan, selama ini AirAsia tak pernah mematok harga tiket pesawat mendekati TBA. Menyikapi penurunan TBA tersebut, dia menjelaskan bahwa AirAsia tetap menggunakan strategi sub-class. ”Harga akan dibagi menjadi beberapa sub-class. Murah dan mahalnya tiket bergantung dari kapan konsumen membeli. Serta tentunya tetap seasonal, bisa naik-turun sesuai season,” terangnya.

Sementara itu, Angkasa Pura II menyebutkan, penurunan tarif pesawat akan memengaruhi jumlah maskapai penerbangan yang mengajukan extraflight. Namun, untuk saat ini, dampaknya belum bisa dirasakan. ”Karena penetapan harga tiket turunnya kan baru hari ini (kemarin, Red),” ujar Direktur Teknik Operasi Angkasa Pura II Djoko Murjatmodjo.

Sampai saat ini, penambahan extraflight memang sudah naik. Ada 68 persen maskapai yang mengajukan extraflight. Sayang, penerbangan tersebut hanya dilakukan maskapai dengan tujuan internasional.

Djoko menambahkan, memang ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan maskapai. Sebab, ketika mudik, lebih banyak warga yang gemar menggunakan jalur darat. Angkutan udara biasanya dipilih oleh mereka yang hendak bepergian ke luar negeri, bukan mudik. Karena itu, wajar jika banyak maskapai yang memilih mengajukan extraflight dengan tujuan internasional.

”Dulu pengajuan besar-besaran pun yang terpakai cuma 20 persen, makanya sekarang mereka banyak yang mempertimbangkan,” tutur pria kelahiran Jogjakarta tersebut.

Karena itu, Angkasa Pura memiliki inisiatif untuk memberikan insentif kepada maskapai yang mengajukan extraflight untuk penerbangan dalam negeri. Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan, insentif tersebut akan berkaitan dengan biaya operasional. Misalnya, komponen landing fee dan parking fee. ”Besarannya akan kami tentukan lagi. Bisa dicek lagi nanti besaran-besarannya berapa,” ucapnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (bin/rin/agf/lyn/c10/c5/oni)



Close Ads