alexametrics

Pemerintah Harus Fair soal Penurunan Tarif Tiket Pesawat

YLKI Singgung PPN dan Tarif Bandara
15 Mei 2019, 03:03:48 WIB

JawaPos.com – Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penurunan tarif batas atas (TBA) pesawat sebesar 12 hingga 16 persen menimbulkan pro dan kontra. Pihak operator merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan menyampaikan, kebijakan penurunan TBA yang diputuskan Kemenhub tidak fair untuk maskapai penerbangan. Sebab, harga tiket yang diterapkan pihaknya telah sesuai harga real cost yang dikeluarkan perusahaan.

“Itu harga kami bertahan hidup. Sedangkan semua harga naik, tapi maskapai dipaksa (harga tiket) turun. Itu gak fair,” kata Ikhsan ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (14/5).

Dia menyebut, dalam penentuan tarif tiket terdapat sejumlah komponen yang harus diperhatikan. Di antaranya penggunaan avtur. Harganya berdasar pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kini harganya terus meningkat dari tahun ke tahun.

YLKI mengusulkan pemerintah untuk menurunkan PPN agar penurunan tarif tiket pesawat bisa berdampak langsung pada konsumen dan maskapai. (Dok.JawaPos.com)

Sementara, keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019 tentang tarif batas atas (TBA) penumpang kelas ekonomi tidak berubah secara signifikan sejak 2014. “Itu tidak ada perubahan. Sementara nilai tukar rupiah itu kan sudah berbeda jauh dan cost-cost lain juga meningkat. Jadi, harga tiket sekarang yang kami terapkan sudah sesuai dengan tarif batas atas yang ada,” tegasnya.

Meski terasa berat, namun Ikhsan tetap berusaha menaati aturan itu jika pemerintah akan menetapkan peraturan tersebut pada Rabu (15/5). “Sebagai operator kami menghormati aturan,” tuturnya.

Lebih jauh dia menuturkan, dengan adanya penurunan TBA, maka akan ada konsekuensi logis yang harus diambil oleh maskapai untuk menghitung dan menekan cost. Kemungkinan cost yang akan dipangkar Garuda adalah layanan penumpang dan menutup sejumlah rute yang selama ini menjadi beban subsider rute lain.

Sebagaimana diketahuai, selama ini Garuda menerapkan subsidi silang dari rute-rute yang selalu menguntungkan kepada rute-rute yang dianggap tak laku dan merugi. Biasanya itu terjadi di rute-rute yang mengarah ke kota di Indonesia Timur.

“Sama frekuensi penerbangan. Memang kalau tidak bagus, kita kurangi frekuensi supaya tidak menambah kerugian. Karena cost yang berkaitan dengan maintanance, safety dan kesejahteraan yang tidak bisa diganggu gugat,” tegasnya.

Di samping itu, langkah Garuda untuk mencari potensi pendapatan tambahan dari luar tiket. Setidaknya langkah itu dapat meminimalisasi dampak dari penurunan TBA yang diberlakukan oleh pemerintah.

Selain Garuda, JawaPos.com juga mencoba menghubungi perusahaan maskapai lainnya, Lion Group dan Air Asia. Namun sampai berita ini dilansir, mereka masih belum mau memberikan keterangan resmi kepada awak media.

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai langkah Kemenhub untuk menurunkan TBA tiket pesawat karena telah berada di puncak kejengkelannya atas masih tingginya tiket pesawat. Walaupun apa yang dilakukkan maskapai itu tidak melanggar ketentuan. Meski begitu, pemerintah sempat berharap pada maskapai agar bisa menurunkan harga tiketnya.

“Karena toh harga avtur sudah diturunkan atau sudah turun. Namun hal tersebut (penurunan harga tiket) tidak dilakukan oleh semua maskapai,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (14/5).

Di atas kertas, menurut Tulus, penurunan persentase TBA dapat menurunkan tarif pesawat yang sebelumnya melambung tinggi tersebut. Namun secara praktiknya tidak serta merta ada hubungan korelasional kebijakan dengan harga tiket pesawat.

Tulus mencatat, seluruh maskapai selama ini telah menerapkan tarif tinggi, bahkan rata-rata di atas 100 persen dari TBA yang berlaku. Oleh sebab itu, turunnya persentase TBA tiket pesawat tak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat.

“Bahkan, turunnya persentase TBA bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya. Misalnya 85 persen. Artinya bisa jadi tiket pesawat malah naik pasca penurunan TBA,” terangnya.

Tulus melihat, setelah TBA diturunkan, maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen sebagaimana yang mereka lakukan sebelum penurunan.

Lebih penting lagi Tulus melihat, turunnya persentase TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat seperti yang diharapkan publik.

Ilustrasi, penumpang pesawat di bandara. (Dok. JawaPos.com)

Di sisi lain, dikhawatirkan setelah Menhub menurunkan TBA ini akan direspons negatif oleh maskapai penerbangan. Salah satunya, menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan atau mengurangi jumlah frekuensi penerbangannya.

“Jika hal itu terjadi maka akses penerbangan banyak yang collaps. Khususnya Indonesia bagian Timur. Publik akan kesulitan mendapatkan akses penerbangan. Bisakah pemerintah menyediakan akses penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai itu?” ujarnya mempertanyakan.

Menurut Tulus, jika pemerintah memang ingin menurunkan tiket pesawat, maka seharusnya bukan hanya dengan mengutak atik formulasi dari TBA saja. Lebih jauh dari itu, pemerintah bisa menghilangkan atan menurunkan PPN tarif pesawat sebesar 10 persen.

Pasalnya komponen naik atau turunnya tiket pesawat bukan hanya soal TBA saja. Melainkan ada juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. Ini akan berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket.

“Bisa diturunkan misalnya menjadi 5 persen saja. Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat,” pungkasnya.

YLKI meminta Kemenhub, harus secara reguler mengevaluasi formulasi TBA. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Igman Ibrahim