alexametrics

HIMKI Sebut Permendag 82/2019 Hambat Pertumbuhan Industri Mebel

14 Desember 2019, 19:57:30 WIB

JawaPos.com – Industri mebel tanah air merasakan langsung dampak perang dagang. Pesanan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) bertambah. Namun, pada waktu yang sama, persaingan di kawasan Asia Tenggara makin ketat.

Konsumen mebel Tiongkok mengalihkan pesanan mereka ke produsen di Asia Tenggara. Salah satunya, Indonesia. Sebab, perang dagang AS-Tiongkok membuat bea masuk impor ke negara-negara yang selama ini menjadi konsumen Tiongkok lebih mahal.

Fenomena tersebut jelas membuka lebar peluang industri mebel Indonesia untuk tumbuh pesat. Sayang, ada regulasi yang menghambat potensi itu.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi menyebutkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2019 sebagai regulasi yang menghambat pertumbuhan. Dalam aturan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan itu, tertulis bahwa seluruh barang impor, termasuk sampel mebel, harus mengantongi izin resmi sebelum masuk Indonesia. Proses pengurusan izin tersebut juga makan waktu yang tidak sebentar.

“Padahal, barang sampel itu hanya satu piece. Satu meja, satu kursi. Kalau pakai deklarasi, kan merepotkan dan jadi lama,” keluh Nur saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Aturan itu, ujar dia, menghambat laju pertumbuhan industri mebel tanah air. Sebab, tidak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang peraturannya lebih proindustri. Karena itu, limpahan pesanan konsumen Tiongkok lari ke negara-negara tetangga.

Saat ini Vietnam menjadi yang paling agresif menyerap limpahan pesanan dari konsumen Tiongkok. Salah satu alasannya adalah regulasi impor di sana yang ramah pembeli dari luar negeri. Selain itu, regulasi tenaga kerja di negara tersebut juga tidak membebani pengusaha. Ketersediaan rantai pasok di Vietnam pun jauh lebih lengkap dan harganya lebih murah.

Terkait kecepatan pengerjaan pesanan, kata Nur, kinerja Indonesia sebenarnya tidak kalah dari Vietnam. Hambatannya hanya Permendag Nomor 82 Tahun 2019 itu. Di Vietnam barang sampel bisa masuk lebih leluasa. Tidak ribet. Di Indonesia kemudahan-kemudahan itu tidak ada.

Nur berharap pemerintah meninjau aturan tersebut. HIMKI siap duduk satu meja dengan pemerintah, para pelaku usaha, Ditjen Bea, dan Cukai Kementerian Keuangan untuk membahas regulasi tersebut.

“Jika perlu, dihapuskan saja (aturannya, Red),” ucapnya.

Di negara-negara lain, imbuh dia, tidak ada aturan soal deklarasi impor barang sampel untuk produk hasil hutan yang akan diolah menjadi barang mebel. Jika pemerintah mau terbuka dan mendengarkan masukan para pelaku usaha, Nur meyakini bahwa industri mebel tahun depan akan tumbuh maksimal.

Jatim juga mencatatkan kinerja industri mebel yang baik. Nilai ekspor mebel kayu dari Jatim tahun lalu naik 0,5 persen secara year on year (yoy) menjadi USD 264 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun.

Sementara itu, ekspor mebel dari rotan dan bambu mencapai USD 36 juta (sekitar Rp 503,9 miliar), atau tumbuh 199 persen yoy. Nilai ekspor mebel dari bahan metal naik 36 persen yoy menjadi USD 17 juta atau setara dengan Rp 237,9 miliar.

Secara nasional, kinerja ekspor mebel justru tak sebagus itu. Tahun lalu nilai ekspor mebel dan kerajinan hanya USD 2,1 miliar (sekitar Rp 29,3 triliun). Padahal, targetnya USD 5 miliar atau setara dengan Rp 69,9 triliun.

“Kenapa sulit sekali secara nasional? Sebab, memang banyak tantangannya. Jadi, kami juga harus berbenah,” tegas Nur.

YANG DIHARAPKAN PADA 2020:

Simplifikasi regulasi

Ketersediaan rantai pasok

Bunga bank terjangkau

Sumber: HIMKI

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rin/c16/hep)


Close Ads