alexametrics

Regulator Mulai Evaluasi Permenhub 12/2019, KPPU Dilibatkan

14 Juni 2019, 07:15:37 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan upaya pencegahan atas potensi buruk dampak diskon tarif berlebihan yang diberikan oleh aplikator ojek online (ojol). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun turut dilibatkan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Beleid ini mengatur tentang tarif batas bawah dan batas atas tarif ojol.

Adapun yang dievaluasi terutama berkaitan dengan perkembangan terkini seiring maraknya jual rugi melalui mekanisme promo. Diskon berbalut promo itu sejauh ini mengakibatkan tidak berlakunya batasan tarif ojol yang ditetapkan pemerintah dalam Permenhub 12/2019 yang berlaku sejak awal Mei 2019.

“Begini ya, ojol ini kan dinamis. Apa yang kami lakukan (evaluasi) adalah usulan dari pengemudi. Jadi, kalau pun kami melakukan riset, itu dari pengemudi, aplikator, dan kami,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (12/6).

Kemarin Kamis (13/6) Kemenhub telah mulai membahas regulasi tarif ojol terutama berkaitan maraknya diskon oleh salah satu aplikator. KPPU disebut akan dilibatkan karena memiliki pandangan penting.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi juga menilai, pemberian diskon berupa potongan tarif kepada konsumen sangat rendah sehingga bisa menimbulkan masalah baru. Diskon yang dilakukan salah satu aplikator bukan lagi bertujuan pemasaran, tapi cenderung menghancurkan persaingan.

“Selama ini, pengertian diskon itu jor-joran. Jadi, kemudian potensinya adalah predatory pricing (persaingan tidak sehat). Jadi, bukan lagi marketing,” tegasnya di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat (11/6).

Diskon dimaksud biasanya diberikan melalui pihak ketiga yang bekerja sama berupa pembayaran digital. Sebagaimana diketahui, KPPU memang mengendus indikasi predatory pricing (jual rugi) dalam pemberian diskon oleh aplikator ojol pasca pemberlakuan tarif baru pada Mei 2019.

Dengan adanya obral diskon yang dilakukan aplikator berpotensi membuat persaingan usaha tak sehat. “Selain berdampak pada terpentalnya pelaku usaha lain, persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini juga menghambat masuknya pemain baru,” ujar Ketua KPPU, Kurnia Toha.

Menurutnya, praktik predatory pricing ini berpotensi menciptakan monopoli. Kurnia mengatakan, praktik predatory pricing ini terlihat jelas dari perbedaan harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen. Pihaknya pun telah meminta Divisi Penegakan Hukum KPPU untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak,” ucap Kurnia kepada JawaPos.com, Kamis (13/6).

Editor : Estu Suryowati