JawaPos Radar

DPR Nilai PGN Bisa Bebani Kinerja Holding BUMN Migas

14/03/2018, 19:58 WIB | Editor: Saugi Riyandi
DPR Nilai PGN Bisa Bebani Kinerja Holding BUMN Migas
pekerja PGN merawat jaringan gas di daerah operasi (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dikhawatirkan bisa membebani kinerja holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas Bumi (BUMN Migas) jika skema penggabungannya dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) dilanjutkan.

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina. Terlebih jika peraturan yang menjadi landasan hukum pengalihan saham seri B PGN kepada Pertamina tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi holding nantinya.

Dalam catatan Rieke, PGN memiliki kinerja yang kurang menggembirakan terutama penurunan jumlah laba bersih dalam lima tahun terakhir, padahal jumlah aset perusahaan terus bertambah. Dua hal yang menekan laba perusahaan yaitu kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas regasifikasi dan penyimpanan gas atau Floting Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung.

"Sejak dibangun 2014 lalu, FSRU Lampung tidak beroperasi maksimal. Namun, PGN harus terus membayar sewa lebih dari USD 90 juta," ujar Rieke di Jakarta, Rabu (14/3).

Kedua, lanjut Rieke, kesalahan strategi manajemen dalam penempatan investasi khususnya di sisi hulu oleh PT Saka Energi Indonesia, yang merupakan anak usaha PGN. Rieke menyebut investasi Saka Energi dalam pembelian blok migas pada 2013-2015, sampai saat ini masih mengalami kerugian rata-rata USD 50 juta dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut menjadi penyebab memblenya kinerja PGN dalam beberapa tahun terakhir. Bertambahnya jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dibangun PGN sejak 2003 sampai 2007 lalu, memang terbukti bisa meningkatkan pendapatan perusahaan karena bisa menyalurkan gas lebih banyak ke pelanggan. Namun, hal tersebut justru bertolak belakang dengan perolehan laba perusahaan yang justru terus turun.

Rinciannya, pada 2012 PGN mencatatkan pendapatan sebesar USD 2,58 miliar dengan laba bersih USD 915 juta, pada 2013 pendapatan perusahaan naik menjadi USD 3,001 miliar, sedangkan laba bersih turun USD 838 juta.

Pada 2014, perusahaan berkode saham PGAS memperoleh pendapatan USD 3,253 miliar dengan laba turun menjadi USD 711 juta hingga pada 2017, PGN membukukan pendapatan USD 2,165 miliar, sedangkan laba bersih hanya sebesar USD 98 juta.

"Ada peningkatan aset dan pendapatan yang besar di 2012-2016, tapi laba usaha perusahan justru mengalami penurunan. Kayak begini Anda mau menimpakan persoalan kepada Pertamina? Saat ini, PP belum berlaku efektif karena menunggu nilai saham dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jadi kita masih punya kesempatan supaya PP tidak diberlakukan agar tidak memberatkan Pertamina," ujar Rieke.

Untuk itu, Rieke menyarankan agar dilakukan audit khusus dan tinjauan lapangan atas proyek milik PGN sebelum pemerintah meneruskan lebih jauh pembentukan holding BUMN Migas tersebut. Sehingga, Pertamina sebagai perusahaan induk nantinya tidak dibebani oleh merosotnya kinerja PGN.

Dia menilai, jika penggabungan PGN sebagai anak usaha Pertamina sebagai holding BUMN Migas justru merugikan negara maka hal tersebut bisa saja dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pembentukan holding BUMN Migas dilakukan pemerintah tanpa ada pembicaraan teknis dengan DPR, sehingga kami menilainya sebagai tindakan terburu-buru yang bisa berdampak pada kerugiaan negara. Kami akan sampaikan hal ini kepada KPK," jelasnya.

(srs/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up