alexametrics
Diduga Belum Tepat Atasi Predatory Pricing

Menhub Diminta Kaji Ulang Permenhub 12/2019 yang Atur Tarif Ojol

13 Juni 2019, 07:23:20 WIB

JawaPos.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya indikasi predatory pricing (praktik persaingan tidak sehat) dalam pemberian diskon tarif oleh aplikator ojek online (ojol). Pemerintah pun disarankan mengkaji ulang Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019, untuk memastikan praktik persaingan tidak sehat berbalut promo tidak terus berlanjut.

Ketua KPPU Kurnia Toha menuturkan, praktik predatory pricing ini terlihat jelas dari perbedaan harga yang tertera di aplikasi dengan yang dibayarkan konsumen. Pihaknya pun telah meminta Divisi Penegakan Hukum KPPU untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“Kemarin itu kan ada penelitian (KPPU). Selama ini mereka mantau tapi belum sampai ke sana. Saya bilang sebenarnya sudah terjadi predatory pricing, maka saya minta ke divisi penegakan hukum segera bergerak,” ucap Kurnia kepada JawaPos.com, Kamis (13/6).

Secara sederhana, predatory pricing didefinisikan sebagai langkah pelaku usaha di suatu pasar untuk menjual produk atau layanannya dengan harga semurah. Tujuannya tidak lain agar dapat mengalahkan pesaingnya, sehingga ia bisa menguasai pasar.

Selain berdampak pada terpentalnya pelaku usaha lain, persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini juga menghambat masuknya pemain baru. Dugaan predatory pricing ini cukup banyak didengungkan terutama usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan Permenhub Nomor 12/2019 yang mengatur tarif batas atas dan bawah pada ojol.

Akibat tarif baru itu, diyakini terdapat penurunan jumlah pengguna layanan ojol. Sebagai respons penurunan itu, diskon diduga menjadi solusi aplikator untuk mengatasi penurunan itu.

Menurut Kurnia, kendati mengatasnamakan diskon atau potongan harga, hal itu bisa saja mengarah pada predatory pricing. Kendati demikian, Kurnia belum menjelaskan lebih lanjut perihal rencana lembaganya untuk turut memeriksa dugaan pelanggaran persaingan usaha pada diskon tarif ojol.

Disarankan Dikaji Ulang
Terpisah, pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA), Syarkawi Rauf menambahkan, pemerintah bisa memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia dengan mengatur dua unsur, yakni persaingan yang sehat antara pemain, dan perlindungan konsumen. Menurutnya, persaingan yang sehat antara pemain dibutuhkan untuk mendorong terciptanya inovasi, produktivitas, serta penanaman modal yang lebih tinggi.

Persaingan yang sehat juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sebab, perusahaan yang lebih kecil bisa memiliki kesempatan untuk bersaing, dan perusahaan yang lebih besar tidak berkuasa tanpa batas.

Sementara bagi konsumen, persaingan menjadi menguntungkan karena dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberikan lebih banyak pilihan. Mantan Ketua KPPU inipun menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang Permenhub 12/2019.

“Agar praktik promo berlebihan yang dilakukan oleh operator transportasi online dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan operator tersebut bisa dibatasi,” katanya kepada JawaPos.com, Kamis.

Kemudian, ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar peraturan batasan promo berlebihan. “Kami berharap agar regulator serta KPPU dapat memprioritaskan iklim persaingan usaha yang sehat. Kami mendukung langkah regulator untuk mengkaji ulang peraturan khususnya Permenhub 12/2019, sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap indikasi praktik persaingan tidak sehat di industri transportasi online,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati



Close Ads