alexametrics

BUMN Didorong Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Jawa Tengah

13 Mei 2019, 09:38:38 WIB

JawaPos.com – Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah mendorong  Kementerian  BUMN membantu menggerakan perekonomian masyarakat dengan melibatkan perusahaan BUMN.  Salah satu yang dibidik untuk dikembangkan adalah wilayah selatan Jawa Tengah meliputi Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Purbalingga bahkan tercatat sebagai daerah lima besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

“Saya berharap direksi BUMN yang berasal dari daerah ini, ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah,” jelas Rini saat menyerahkan bantuan sosial 15 BUMN di Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/5).

Menurut Rini, 15  BUMN bersinergi memberikan bantuan CSR kepada masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap dengan total bantuan sebesar Rp 2,61 miliar.

Bantuan sosial BUMN diberikan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah seperti Masjid, Mushola dan Gereja, pembangunan sarana pendukung di rumah-rumah ibadah, pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan padat karya tunai (Cash for work).

“BUMN tidak hanya mencetak keuntungan tetapi juga terus mewujudkan program-program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih kepada BUMN yang sudah berperan,” imbuh Menteri Rini.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam kegiatan tersebut memberikan bantuan senilai total Rp 250 juta. Selain bantuan untuk renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni.

Direktur Utama BTN Maryono mengaku prihatin dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Purbalingga. Untuk itu pihaknya akan mendorong sektor perumahan bisa berkembang di daerah tersebut. “Jika sektor perumahan bisa berkembang, maka akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga,” jelas Maryono.

Menurut Maryono salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG

Maryono menuturkan, melalui skema KPR ABCG, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah. Adapun ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.

“MBR yang dibidik dalam skema ABCG adalah mereka yang hidup di rumah kontrakan, di lingkungan yang tidak layak huni. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pekerja honorer seperti guru tidak tetap, wirausaha, pegawai swasta dan lain-lain,” ujar Maryono.

Editor : Mohamad Nur Asikin