alexametrics

Kepala BKPM: Di Pasar Tanah Abang Sulit Dapat ‘Made In Indonesia’

11 Desember 2019, 12:10:39 WIB

JawaPos.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat industri tekstil, khususnya garmen Indonesia kalah saing dengan impor. Salah satu contoh kalah saingnya produk dalam negeri berada di kawasan Pasar Tanah Abang.

“Kita tahu akhir-akhir ini banyak produk dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa sekali sampai kemudian kalau cek di pasar-pasar, seperti di Tanah Abang itu sudah susah kita mendapatkan ‘Made in Indonesia’, made in negara lain aja,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12).

Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi rahasia umum kalau produk garmen kalah dari impor, khususnya dari Tiongkok. Maka dari itu, saat ini pihaknya bersama pihak terkait tengah mencari solusi agar harga produk bisa lebih kompetitif.

“Nah kita harapkan kedepan bagaimana kita memelihara market kita untuk disuplai dari produk-produk dalam negeri. memang itu bukan hanya kerja pengusaha, harus ada sinergi antara pengusaha dan pemerintah. Regulasi yang harus kita kasih ke mereka itu harus regulasi yang jangan memberatkan, ketika regulasi memberatkan pengusaha maka mereka tidak akan kompetitif dengan produk-produk impor,” ungkapnya.

Harmonisasi regulasi dengan kementerian teknis diharapkan mampu menambah daya saing produk lokal. Hal ini dilakukan guna menguntungkan kedua pihak, yakni antara pengusaha dan negara. Saat ini, dirinya belum mengetahui porsi impor garmen yang masuk ke Indonesia.

“Harapan kita kedepan ini sinergi yang kemudian melahirkan satu keputusan yang win-win, kita mencari solusinya apa yang terbaik agar harga yang ada di kita itu tak jauh beda dengan harga yang dari negara lain,” jelasnya.

Salah satu langkah yang akan ditempuh selain memperbaiki regulasi adalah dengan merevitalisasi mulai dari hulu hingga hilir. Diperkirakan dana yang akan digunakan mencapai Rp 175 triliun.

“Harus ada revitalisasi pabrik kita, lalu juga ada persoalan perbankan kita untuk di UMKM yang harus dapatkan penetrasi. Kemudia, negara harus hadir dalam membuat regulasi untum memudahkan mereka termasuk dengan keringanan pajak. Ini problem kita,” tutupnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Saifan Zaking


Close Ads