alexametrics

Respons Driver Saat Regulator Berencana Larang Diskon Tarif Ojol

11 Juni 2019, 11:55:59 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memandang tarif yang telah ditentukan jasa transportasi online masih menimbulkan adanya praktik perang tarif antara operator penyedia layanan. Katanya, perang tarif terjadi lantaran adanya potongan harga yang ditawarkan mitra operator kepada konsumen. Pada Juni ini, Kemenhub bakal melarang diskon apapun yang diberikan kepada konsumen.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya menjelaskan selama ini terdapat dua jenis potongan harga yang diberikan operator kepada konsumen. Antara lain, diskon tidak langsung berupa diskon yang diberikan pihak partner operator kepada konsumen. Ada juga diskon langsung yang diberikan operator kepada konsumen.

“Diskon langsung relatif tidak ada. Yang sekarang ini adanya diskon tidak langsung yang diberikan oleh partner-partnernya,” kata Budi Karya dalam acara Halal bi halal di Kantor Kemenhub, Senin (10/6).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Jawa Pos)

Ia mengatakan, tarif diskon yang diberikan oleh operator maupun partnernya telah menimbulkan ketidakseimbangan harga antara operator satu dengan lainnya. Itulah kenapa, Budi mengupayakan membenahi tarif transportasi onilne sampai mememuhi ekuilibrium equality.

“Jadi, kami minta tak ada diskon-diskonan. Diskon langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Untuk memberikan payung hukumnya, Budi akan menerbitkan peraturan menteri atau surat edaran yang isinya melarang adanya diskon pada pertengahan bulan Juni ini. Meski pengguna merasa terbantu dengan adanya diskon ini, ia menyatakan diskon hanya memberikan keuntungan sesaat.

“Diskon ini kan memberikan keuntungan sesaat. Tapi for the long term itu saling membunuh. Itu yang kita ingin tidak terjadi,” pungkasnya.

Kebijakan tersebut rupanya tidak disambut baik oleh driver ojek online yang juga mitra operator transportasi online. Abdul, 24, mengatakan tak sepakat dengan aturan larangan pencabutan diskon yang diberikan operator maupun partner operator. Abdul mengkhawatirkan, kebijakan tersebut akan berpengaruh pada orderan dari konsumen.

“Sekarang ini masih banyak orang yang order memanfaatkan diskon-diskon yang ada. Kalau itu dicabut, pastinya ngaruh lah ke orderan,” kata Abdul kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).

Menurut Abdul, setiap harinya ada saja pengguna yang memakai kupon diskon untuk sekadar menggunakan jasa antar perjalanan, makanan ataupun barang. Paling tidak dalam sehari, ada satu sampai tiga yang suka menggunakan diskon yang dari berbagai macam partner mitranya.

“Karena kan watak orang beda-beda. Ada yang ngirit selalu motong diskon, ada juga yang gak masalah bayar tinggi. Jadi kaya ngasih tip gitu,” tukasnya.

Salah satu pengguna, Niar, 64, menyatakan tak masalah dengan larangan diskon yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sebab selama ini, Niar jarang mendapatkan kupon diskon sebagaimana pengguna-pengguna lainnya.

Dalam sehari, Niar bisa menggunakan jasa transportasi online sebanyak 3-4 kali untuk berkerja dikawasan Jakarta Pusat. Jasa transportasi ojol biasanya digunakan untuk perjalanannya ke stasiun yang berjarak sekitar 5-6 Km dari kediamannya di kawasan Cimanggis, Depok. Dia biasa menggunakan tarif normal.

“Cuma pernah dapet (diskon) sekali dua kali. Tapi gak permah dipakai. Karena gaptek juga dan paling bedanya cuma sedikit aja,” katanya kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).

Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)

Soal besaran tarif ojol, Niar mengatakan, tarif tersebut masih cenderung lebih murah dibanding ojek pangkalan yang berada di sekitar stasiun atau rumahnya. Lebih jauh dari itu, penggunaan ojol lebih mudah dan aman bagi wanita yang telah memiliki satu cucu tersebut.

“Kalau ojol kan kita disamperin ke tempat. Drivernya juga kan kayak resmi gitu. Jadi lebih aman dibanding opang yang sering nembak harga,” tukasnya.

Diskon Tak Masalah Asal Tarif Masih Dalam Rentang TBB-TBA

Kepada JawaPos.com, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asalkan, tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partnernya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA).

Sebagaimana diketahui sejak 25 Maret 2019, menteri perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan keputusan menteri perhubungan (Kepmenhub) nomor KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Di situ telah dijelaskan mengenai ketentuan tarif transportasi online.

Dalam Kepmenhub tersebut, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Zona pertama tarif untuk meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali dengan TBB Rp 1.850/Km dengan TBA Rp 2.300/Km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan untuk Zona kedua merupakan meliputi Jabodetabek dengan ketentuan TBB Rp 2.000/Km sampai TBA Rp 2.500/Km. Dengan Biaya jasa minimal Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000. Untuk Zona tiga, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku dengan ketentuan TBB Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya jasa minim Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

“Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya itu di bawah TBB. Kalau diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Apa yang salah dengan diskon? sebab diskon salah satu cara untuk merebut konsumen,” kata Agus kepada JawaPos.com, Selasa (11/6).

Yang menjadi persoalan, kata Agus, kalau ada operator yang memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub. Apalagi jika sampai ada yang memberikan harga di bawah TBB. Katanya, tarif tersebut akan membahayakan dalam jangka panjang.

“Karena bisa menuju ke predatory pricing dan persaingan tidak sehat yang akan berpotensi mematikan salah satu dan ke depannya akan memunculkan monopoli,” terangnya.

Untuk kasus tersebut, Agus menyarankan diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk memplototi tarif diberikan operator kepada konsumen. Jika terbukti bersalah, Kemenhub berhak memberikan sanksi kepada operator yang nakal memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub.

“Tugas pemerintah mengawasi pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi jika terbukti operator melanggar tarif batas bawah,” pungkasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Igman Ibrahim