alexametrics

Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Mulai Berlaku 2021

7 Februari 2020, 20:15:41 WIB

JawaPos.com – Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law usulan pemerintah saat ini sudah ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan segera rampung dan mulai berlaku pada 2021.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemerintah saat ini juga menyiapkan infrastruktur pendukung. Sehingga ketika regulasi itu mulai berlaku, semuanya akan berjalan efektif.

“Harapannya 2021. Kami siapkan infrastruktur, jangan sampai ketinggalan juga. Jangan sampai undang-undang jalan infrastruktur belum siap,” ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2).

Melalui Omnibus Law, pemerintah juga berupaya memperkuat basis perpajakan. Salah satu caranya adalah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan serta diskon pajak.

“Beberapa pasal di Undang-undang ini diperbaiki, bagaimana create satu infrastruktur undang-undang untuk mendorong perekonomian, contohnya penurunan tarif PPh Badan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga mengajak para pengusaha untuk mendukung RUU tersebut dengan rasa optimisme. “Banyak pihak yang skeptis yang memandang ini tidak bisa terjadi. Ini kami harapkan bisa segera, ini pekerjaan besar, kami bisa dukung untuk berhasil,” tuturnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri



Close Ads