alexametrics

Menperin Rilis Aturan TKDN Produk Farmasi, Bobot Bahan Baku 50 Persen

6 Juli 2020, 15:05:37 WIB

JawaPos.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi. Peraturan Menteri ini dirilis untuk mendukung kemandirian sektor industri farmasi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini, peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi. “Khususnya dalam hal produksi bahan baku obat,” katanya dilansir dari Antara, Senin (6/7).

Penerapan TKDN bagi industri farmasi juga dipandang sebagai upaya memacu serta merangsang pelaku industri untuk membangun industri bahan baku obat (Active Pharmaceuticals Ingredients) di dalam negeri. Agus mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar.

“Sekaligus merupakan sebuah peluang untuk menarik investor agar mereka mengembangkan bahan baku obat di Indonesia,” kata Agus.

Menurut dia, pasar di dalam negeri sangat potensial bagi produk-produk farmasi dengan kandungan lokal tinggi karena bisa menjadi preferensi dalam pengadaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karenanya, dalam Permenperin 16/2020 itu disebutkan bahwa tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi bukan lagi menggunakan metode cost based, tetapi dengan metode processed based.

Pertimbangannya, metode ini lebih sesuai untuk diterapkan di industri farmasi. Pasalnya, sifat industri tersebut yang spesifik. Formulasinya sangat banyak dan beragam, hasil riset dan pengembangannya pun lama dan membutuhkan biaya besar.

“Dengan processed based, berarti ada penghargaan atas upaya riset dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku industri farmasi. Metode ini dapat mempertahankan kerahasiaan formulasi yang dimiliki perusahaan tanpa meninggalkan kaidah dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakuan TKDN produk farmasi ini,” kata Agus.

Ia menjelaskan penghitungan nilai TKDN produk farmasi berdasar processed based dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku sebesar 50 persen, proses penelitian dan pengembangan sebesar 30 persen, proses produksi sebesar 15 persen, serta proses pengemasan sebesar lima persen.

Penghitungan nilai TKDN produk farmasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan industri bahan baku obat, meningkatkan riset dan pengembangan obat baru. “Selain itu, dengan produksi sediaan obat baru serta bahan baku yang berasal dari herbal dapat mengurangi impor bahan baku obat dan mendorong kemandirian bangsa di sektor kesehatan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan kemampuan industri hilir farmasi dalam negeri saat ini didukung oleh 240 perusahaan yang didominasi 212 perusahaan swasta nasional, 24 perusahaan multinasional, dan empat BUMN. Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam formulasi obat atau produk obat jadi.

“Dengan kekuatan ini, kebutuhan obat nasional sebesar 80 hingga 90 persen sudah mampu dipenuhi, sisanya merupakan obat paten dan berteknologi tinggi yang masih harus diimpor,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Antara



Close Ads