alexametrics

Kabupaten/Kota di Jateng Boleh Usulkan UMK Lampaui PP

30 Oktober 2018, 18:40:48 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diizinkan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas 8,03 persen. Atau tidak sesuai besaran yang didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menyampaikan hal tersebut saat dirinya berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi terkait pengupahan di kantor DPRD Jateng, Selasa (30/10). 

Ganjar sedianya menyadari bahwa keberadaan PP nomor 78 adalah untuk mengatur pengupahan. Akan tetapi implementasi di lapangan tak bisa seluruhnya menggunakan itu. “Pasti ada tarik ulur,” kata Ganjar.

Di sejumlah daerah, menurut Ganjar, ada pengaturan yang menggunakan formulasi berbeda. Basisnya tapi tetap PP Nomor 78. “Misalnya di Batang, tentu tidak bisa menggunakan PP 78 itu. Di beberapa Kabupaten bahkan juga sudah ada kesepakatan antara Tripartidnya, mereka akan naik berapa persen. Kalau itu baik maka akan kami ambil,” tegasnya.

Sehingga dalam penetapan UMK nanti, dimungkinkan ada daerah yang kenaikannya melebihi 8,03 persen. “Ada yang di atas dan di bawah, tapi prosentasenya tidak jauh, ya tipis-tipislah,” tambahnya.

Soal penetapan UMP tahun 2018 yang rencananya diumumkan pada 1 November nanti, Ganjar memastikan bahwa pihaknya akan menggunakan formula PP nomor 78. Namun berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan, Pemprov dapat menggunakan formulasi UMK.

“Nah kebiasaan di Jateng ini kita menggunakan UMK terus menerus. Meski UMP kami tetapkan, namun itu hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi saja. Karena kalau menggunakan UMP kesenjangannya akan sangat tinggi,” tegasnya.

Langkah ini dianggap mampu menjadi solusi ketimpangan upah antar daerah. Sebagai contoh, daerah Kota Semarang dan Banjarnegara. Kata Ganjar, bilamana penentuan memakai UMP, maka jurang yang jauh bakal tercipta. “Njeglek mas, nanti tidak adil. Contoh Semarang dengan Banjarnegara, itu angkanya jauh sekali,” tandasnya.

Kendati demikian, dalam penggunaan UMK itu, masih ada satu daerah di Jateng yang belum 100 persen memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Yaitu di Batang, yang sedang didorong terus agar kekurangan tak sampai satu persen ini bisa segera bulat. 

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi sementara itu mengatakan apabila persoalan PP 78 dalam penetapan UMP merupakan hal mutlak. “UMP, sepertinya tidak bisa apa-apa, itu sudah aturan baku. Hanya bisa pakai kebijakan kita terkait UMK, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi regional masing-masing daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh, dirinya berharap persoalan upah di Jateng dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari solusi terbaik. “Persoalan upah ini mengutamakan agar buruh bisa meningkatkan kesejahteraan. Di lain sisi pengusaha juga tetap berjalan normal. Semuanya harus dipertimbangkan,” cetusnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (gul/JPC)



Close Ads
Kabupaten/Kota di Jateng Boleh Usulkan UMK Lampaui PP