JawaPos Radar

2019, Penjaminan Bukan Lagi Wilayah Asuransi

30/04/2018, 02:30 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Sekretaris Jenderal Asippindo Dian Askin Hatta
Sekretaris Jenderal Asippindo Dian Askin Hatta (Alwi Alim/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pasca dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, maka Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menegaskan penjaminan bukan lagi wilayah dari lembaga asuransi per 15 Januari 2019 mendatang.

"Di luar lembaga penjaminan seperti Asuransi itu tidak bisa lagi memberikan penjaminan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo, Dian Askin Hatta, saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/4).

Ia mengaku sebagai pelaku usaha penjaminan tentunya tunduk terhadap UU penjaminan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 lalu. Namun, ia mengaku tidak sependapat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menyatakan bahwa UU tersebut membuat kerugian baru terhadap penyelenggaran usaha asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah. Padahal, di dalam UU tentang perasuransian itu memang tidak termuat soal penjaminan. 

"Ada ketidakharmonisan di dalam POJK bukan kepada UU atau pun pembuat UU," tegasnya.

Di dalam UU perasuransian termuat bahwa penjaminan tidak bisa ditetapkan kepada sektor asuransi. Kecuali, lembaga jasa keuangan khusus yang bersifat lex specialis atau hadir dengan undang-undang sendiri.

Seperti Lembaga Pembiayaan Exspor Indonesia (Persero) atau Indonesia Eximbank, Penjaminan Infrastruktur Indoensia (Persero), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami juga sudah mensosialisasikan regulasi ini disejumlah daerah yakni Surabaya, Semarang, Malang, Makassar, Palu, Palembang dan Jambi. Jadi yang katanya minim sosialisasi itu tidak benar," ujarnya.

Terkait rencana judicial review terhadap UU Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan yang akan dilakukan oleh AAUI. Menurut, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Asippindo, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia berharap DPR dapat menemukan solusi terhadap permasalahan ini dengan tidak merugikan posisi lembaga penjaminan atas permasalahan tersebut. Karena, asuransi itu berbasis kejadian, sedangkan penjaminan itu berbasis wanprestasi.

"Lembaga penjaminan ini tujuannya untuk membantu UMKM dalam mendapatkan akses perbankan. Sehingga, ke depannya dapat selaras dengan asuransi," tutupnya.

(lim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up