alexametrics

RUU PDP Terbit, Penawaran Pinjaman via SMS bisa Didenda Rp 70 Miliar

29 Januari 2020, 16:27:15 WIB

JawaPos.com – Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Regulasi tersebut memuat beberapa unsur penting, diantaranya, kedaulatan data, kepemilikan data baik pribadi maupun yang spesifik lainnya, dan pengaturan lalu lintas data.

Seperti diketahui, selama ini banyak masyarakat menerima tawaran pinjaman dari Financial Technologi (Fintech) melalui pesan singkat atau SMS maupun telepon. Hal ini membuat beberapa orang terganggu dan resah.

RUU Perlindungan Data Pribadi berisi 15 bab dan 72 pasal. Di dalamnya mengatur tentang sanksi. Pelaku yang mengungkapkan dan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal Rp 70 miliar. Sanksi itu berlaku untuk pihak yang menyalahgunakan data pribadi pada industri teknologi finansial (Fintech).

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasal 43 POJK 77/2016 menyebutkan larangan melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna. Artinya, pihak Fintech yang menawarkan pinjaman melalui pesan maupun telepon merupakan Fintech P2PL yang tidak terdaftar atau berizin di OJK. Jika terbukti Fintech berizin atau terdaftar di OJK terbukti melakukannya, maka dapat dikenai sanksi OJK.

Selain itu, OJK juga mengaku pernah koordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan mengharapkan dapat mengendalikan tawaran pinjaman online via SMS.

Direktur Aftech Tasa Nugraza Barley mengatakan, setiap perusahaan fintech harus patuh dengan semua aturan yang berlaku termasuk mengenai perlindungan data konsumen. Namun, pihaknya perlu meneliti lebih jauh terkait sumber Fintech memperoleh data masyarakat tersebut.

“Kalau model nya gitu ya harus diteliti data awalnya dapat dari mana, dan bagaimana proses pemberiannya. Saya nggak bisa komen spesifik soal itu,” ujarnya saat dihubungi oleh Jawapos.com, Rabu (29/1).

Barley menuturkan, hal tersebut merupakan diluar kendali dan keinginan masyarakat maupun asosiasi. Sebab, perolehan data masyarakat dapat didapat dari berbagai sumber seperti restoran ataupun toko untuk mendapatkan promosi.

“Kita kan juga sering memberi data kita dengan mudahnya kemana-mana. Misal di restoran, data kita diminta untuk promosi dan sebagainya, kan kita nggak tahu data kita kemudian diapain,” ucapnya.

Dengan demikian, pihaknya meminta agar masyarakat lebih waspada dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak sembarangan dalam memberikan data. “Konsumen harus lebih hati-hati dalam menjaga kerahasiaan datanya, jangan menyebarkan data dengan terlalu mudah,” tutupnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini: