JawaPos Radar

DPR Minta Dana Bansos Dilabeli Uang Rakyat

28/08/2018, 13:44 WIB | Editor: Saugi Riyandi
DPR Minta Dana Bansos Dilabeli Uang Rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Rapat ini membahas perihal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Ramson Siagian menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah. Dalam rancangan tersebut, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) naik jadi Rp 34,4 triliun atau lebih tinggi dibanding tahun ini yang sebesar Rp 17 triliun.

Pada 2018, secara keseluruhan pemerintah akan menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat PKH.

Tahun 2019, PKH diperkuat melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima. Jumlah penerima bantuan JKN juga ditingkatkan menjadi 96,8 juta jiwa.

Selain itu, politisi Gerindra itu juga meminta agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus diberi label. 

"Agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau subsidi langsung ke rakyat, orang per orang agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat," ujarnya di Ruang Sidang Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena uang yang dimiliki negara adalah uang milik rakyat. Sehingga, dirinya menilai mereka perlu menikmati hasilnya.

"Itu uang rakyat, bukan uang presiden. Karena semua pendapatan negara baik pajak, PNBP itu dari rakyat. Serta utang pemerintah itu juga akan jadi beban mereka," tutupnya. 

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up