alexametrics

Prabowo Sebut Menteri Keuangan Pencetak Utang

Kemenkeu: Itu Sangat Mencederai Hati Kami
28 Januari 2019, 12:03:05 WIB

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kecewa terhadap pernyataan Calon Presiden Prabowo yang mengatakan sebutan Menteri Keuangan (Menkeu), diganti menjadi Menteri Pencetak Utang.

“Sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resminya, seperti dikutip Senin (28/1).

Nufransa menyampikan, Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. 

“Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang calon presiden,” tegasnya.

Menurutnya, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dibahas secara mendalam dan teliti. 

Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian, memakmurkan rakyat, dan mencapai tujuan bernegara.  

“APBN dituang dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR,” ucapnya.

Lebih jauh, Nufransa menegaskan, pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN serta utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI, dan Japan Credit Rating Agency.

“Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya,” imbuhnya.

Nufransa menambahkan, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elite dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan dihormati serta disegani di dunia.

Selain itu, utang sudah ada sejak 1946. Saat itu pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan. 

“Kami jajaran di Kementerian Keuangan (bukan Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial—bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.”

“Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami,” tegasnya.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : Romys Binekasri

Copy Editor : Fersita Felicia Facette

Prabowo Sebut Menteri Keuangan Pencetak Utang