alexametrics

Pemerintah Pacu Pertumbuhan Pusat Ekonomi di Luar Jawa-Bali

Bangun KBM Tanjung Selor
27 Maret 2019, 14:53:01 WIB

JawaPos.com – Pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali, sebagai bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Komitmen tersebut dilakukan dengan membangun 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

Untuk itu, hari ini, Rabu (27/3) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah menandatangani Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. 

“Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (27/3).

Menko Darmin menjelaskan, penandatanganan kali ini merupakan bentuk komitmen penuh pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didukung dengan tingginya indeks daya saing wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (Kalimantan Utara masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur) yang berada di peringkat ke-3 pada 2017 lalu. Tingginya indeks daya saing didukung oleh tingginya kualitas hidup dan pembangunan infrasruktur.

“Secara geografis, KBM Tanjung Selor berada di posisi yang strategis. Selain itu juga didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kawasan Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia di Nunukan, dan infrastruktur pendukung lainnya,” tuturnya.

Adapun Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres 9/2018 mencakup perencanaan, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, target pelaksanaan kegiatan, percepatan perizinan, hingga terkait skema pendanaan. Hal-hal tersebut disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, secara terkoordinasi dan terintegrasi. 

Dalam Inpres yang terbit pada tanggal 31 Oktober 2018 dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaannya secara reguler dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi tersebut kepada Presiden. 

”Koordinasi tersebut penting supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Artinya, tidak ada pengulangan hal-hal yang sudah dilakukan oleh K/L tertentu oleh K/L lainnya,” ungkapnya.

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : Hana Adi



Close Ads
Pemerintah Pacu Pertumbuhan Pusat Ekonomi di Luar Jawa-Bali