Kesepakatan Indonesia-AS: Peluang Strategis atau Ancaman Neraca Dagang

JawaPos.com - Hasil kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) bahwa tarif ekspor produk Indonesia menjadi 19 persen. Turun dari sebelumnya dikenakan 32 persen. Sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia bebas biaya. Alias dengan tarif 0 persen.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menekankan perlu dilihat secara cermat dari dua sisi. Kesepakatan ini jelas membawa sentimen positif jangka pendek. Karena berhasil mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan, memberikan kepastian bagi eksportir, dan menjaga stabilitas pasar.

Namun, di sisi lain, tarif sebesar 19 persen terhadap ekspor Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan era sebelum perang dagang. Sehingga masih berpotensi memberikan tekanan kompetitif yang signifikan bagi sejumlah produk ekspor Indonesia. Khususnya produk-produk manufaktur seperti tekstil, sepatu, elektronik, serta produk pertanian tertentu.

Apakah hasil kesepakatan ini cukup menguntungkan bagi Indonesia? Josua menjelaskan, dalam konteks jangka pendek hingga menengah, kesepakatan ini dapat dipandang memberikan keuntungan terbatas. Karena Indonesia mendapatkan keringanan dibandingkan tarif yang lebih tinggi sebelumnya.

Hanya saja, dari sisi fiskal dan neraca perdagangan, pemberlakuan tarif nol persen terhadap barang-barang impor AS justru dapat mempersempit surplus perdagangan Indonesia terhadap AS. Bahkan berpotensi menciptakan risiko defisit perdagangan. Apabila Indonesia tidak mampu secara efektif memanfaatkan peluang impor produk teknologi tinggi dan barang modal untuk meningkatkan produktivitas domestik.

"Oleh karena itu, dalam konteks jangka panjang, kesepakatan ini akan lebih menguntungkan Indonesia jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum tersebut secara strategis melalui peningkatan kapasitas industri domestik, adopsi teknologi tinggi, serta peningkatan investasi asing langsung," terang Josua kepada Jawa Pos, Rabu (16/7).

Menurut dia, perbandingan dengan Vietnam juga perlu diperhatikan. Vietnam berhasil menegosiasikan tarif ekspor produk ke AS sebesar 20 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan tarif yang diberlakukan kepada Indonesia.

Namun demikian, Vietnam secara historis memiliki kedekatan strategis dengan AS. Dalam konteks investasi, suplai rantai produksi global, serta positioning geopolitik yang lebih dekat dengan kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik. Hal ini menjadikan Vietnam tetap mampu menarik investasi besar, terutama dalam sektor manufaktur elektronik dan teknologi tinggi.

Dengan tarif yang relatif lebih rendah dari Vietnam, Indonesia mendapat peluang menarik untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar AS. "Namun, keberhasilan memanfaatkan peluang ini bergantung pada kemampuan Indonesia dalam memperbaiki struktur industri domestik dan menjaga kualitas serta harga produknya," ujarnya.

Strategi dagang yang perlu ditempuh Indonesia, lanjut dia, adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin akses bebas tarif produk impor dari AS. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri melalui impor barang modal, teknologi canggih, produk ICT, serta bahan baku bernilai tambah tinggi.

Indonesia juga perlu memperkuat kebijakan hilirisasi dan peningkatan daya saing ekspor. Melalui insentif fiskal terarah, memperbaiki efisiensi logistik dan rantai pasok, serta terus menjaga diplomasi dagang aktif dengan mitra utama selain AS.

"Untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar tunggal," ungkap alumnus University of Amsterdam itu.

Josua menilai, dampak kesepakatan ini terhadap investasi asing dan neraca dagang Indonesia bisa cukup positif apabila dikelola dengan baik. Investor asing, terutama yang berorientasi ekspor dan manufaktur berorientasi teknologi, akan melihat Indonesia sebagai negara yang menarik. Karena adanya kepastian dagang dan tarif masuk nol persen untuk produk teknologi tinggi AS.

Hal ini bisa menjadi stimulus masuknya investasi sektor teknologi, manufaktur maju, serta infrastruktur digital. Namun, risiko tekanan terhadap neraca dagang tetap nyata. Karena potensi peningkatan impor AS yang signifikan.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif memastikan bahwa investasi yang masuk memang benar-benar produktif dan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Serta tidak hanya berujung pada lonjakan konsumsi produk impor yang kurang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang," jelasnya.