Kemenkeu Minta Tambahan Anggaran Tahun 2026 Sebesar Rp 4,88 Triliun jadi Rp 52,01 Triliun

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta tambahan anggaran senilai Rp 4,88 triliun sehingga total pagu pada tahun 2026 mencapai Rp 52,01 triliun, dari sebelumnya senilai Rp 47,13 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan dari anggaran tersebut sebesar Rp 47,13 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dasar minimal.

"Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran," kata Suahasil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7).

Lebih lanjut ia merinci, penambahan anggaran senilai Rp 4,88 triliun akan diperuntukkan bagi empat kegiatan strategis itu. Meliputi, senilai Rp 1,2 triliun untuk dukungan pencapaian target penerimaan.

Lalu, senilai Rp 1,74 triliun akan digunakan untuk layanan mandatory dan prioritas. Selanjutnya, ada belanja Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp 1,9 triliun, serta kebutuhan dasar unit eselon I senilai Rp 41,32 miliar.

Dia juga memastikan, penambahan anggaran itu akan digunakan untuk menjalankan lima program prioritas, meliputi program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan kekayaan negara dan resiko, serta program dukungan manajemen.

“Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal," ujar Suahasil.

Sementara itu, total pagu anggaran yang mencapai Rp 52,01 triliun untuk sepanjang tahun 2026 sudah termasuk untuk Badan Layanan Umum (BLU). Ia memastikan bahwa angagran BLU senilai Rp 10,38 triliun tidak mengalami perubahan.

Sehingga, sejumlah BLU terdiri dari Lembaga Pengelola Dana dan Pendidikan (LPDP) memperoleh sebesar Rp 3,83 triliun. Kemudian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 6,06 triliun.

Kemudian, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) senilai Rp 69,6 miliar. Selanjutnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 163,47 miliar, dan untuk Politeknik Keuangan Negara (STAN) sebesar Rp 15,03 miliar.