JawaPos Radar | Iklan Jitu

Saatnya Simtapat, Pertanian Presisi!

Oleh Suyoto*

25 Oktober 2018, 14:35:03 WIB | Editor: Ilham Safutra
Saatnya Simtapat, Pertanian Presisi!
Ilustrasi: kesalahan metode penghitungan membuat angka produksi beras kerap sekali tidak singkron. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Kini menjadi terang benderang mengapa setiap tahun ribut impor beras. Kenapa tidak ditemukan tempat menyimpan beras. Padahal, setiap akhir tahun diumumkan produksinya surplus. Produksi padi 2007 yang tercatat 57,15 juta ton, lalu meningkat menjadi 60,32 juta ton pada 2008.

Selanjutnya, pada 2009, produksi padi mencapai 64,39 juta ton dan 2010 kembali naik menjadi 66,47 juta ton.

Angka-angka itu hasil penghitungan metode lama yang ternyata menyesatkan. Demikian halnya dengan periode 2011-2017 dengan tren produksi yang terus meningkat, yakni 65,75 juta ton pada 2011 dan 81,38 juta ton pada 2017. Sepuluh tahun terakhir selalu dilaporkan produksi gabah nasional meningkat. Sekali lagi, belum pernah mengalami penurunan.

Saatnya Simtapat, Pertanian Presisi!
Petugas menyusun beras dalam kemasan karung di gudang. (Baruna/Kaltara Pos/Jawa Pos Group)

Bisa dimaklumi, dengan metode lama yang angka proyeksi produksi hampir 80 juta ton, jika pada 2018 Kementan tidak mengeluarkan rekomendasi impor. Sebab, dari penghitungan tersebut, stok beras dalam negeri terpenuhi. Menurut Kementan, sebagian besar surplus tersebut dikuasai masyarakat (petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen). Hanya sebagian kecil yang dikuasai pemerintah melalui Bulog

Kesalahan Metode Lama

Jika kita punya lahan 1 hektare, lalu ditanani padi dengan dua kali panen setahun, hasil setiap panen 7 ton GKG. Maka, indek pertanamannya: 2 dan indeks produksi: 7 ton, berarti produksi lahan kita setahun sama dengan 2 x 7 = 14 ton GKG. Berapa jumlah lahan sawah dalam satu kabupaten dan provinsi, berapa indeks pertanamannya, dan berapa indeks produksinya? Berdasar metode lama, dibuatlah angka ramalan (aram).

BPS menerbitkan aram setelah berkordinasi dengan pemda. Pemda memberikan data luas lahan dan berapa kali panen lahan mesing-masing. Dari situlah indeks per tanam padi diketahui. Untuk menentukan indeks produksi, pihak BPS melakukan sampling. Angka produksi itu dikalikan total luas panen (IP), didapatlah angka produksi kabupaten. Angka produksi tahunan provinsi adalah total produksi kabupaten dan kota. Dengan cara yang sama, akan diketahui total produksi nasional yang diumumkan setahun sekali.

Belajar dari pengalaman sepuluh tahun menjabat kepala daerah, metode lama itu rawan terjadi kesalahan. Pertama, saat menentukan rencana tanam yang berisi luas lahan dan jenis tanamannya. Kedua, saat menentukan hasil produksi. Staf birokrat pada umumnya memilih cara aman dalam menyusun rencana tanam, tidak menghitung pengurangan lahan dan potensi ketersediaan air. Akibatnya, ajuan subsidi pupuknya setiap tahun cenderung naik.

Staf tersebut enggan melaporkan kegagalannya, seperti adanya bencana alam atau hama.

Pengalaman Bojonegoro

Metode baru perhitungan produksi padi yang menggunakan citra satelit dan pengecekan lahan. Kerja sama Lapan, Badan Informasi Geospasial (BIG), BPPT, dan Kementerian ATR/BPN akan memudahkan pemetaan data: lahan baku sawah. Setiap 16 hari, Lapan mengeluarkan foto satelit yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan produksi padi. BIG dan bersama BPPT menyimpan dan mengolahnya. Kementerian ATR/BPN memberikan data lapangan. Dengan demikian, dapat diketahui secara tepat luas lahan pertanian, luas tanam dan panen, serta berapa kali panen dalam setahun.

Tugas BPS tinggal mengecek indeks produksi per hektare (kerangka sampel area) dan melaporkan total produksi setiap bulan atau tiga bulan sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara tersebut, kegagalan panen karena bencana dan hama sudah diperhitungkan sebagai variabel pengurang.

Lewat metode baru itu, bukan hanya akurasi angka produksi yang didapat, melainkan juga manajemen produksi dan panen bisa dilaksakan secara lebih optimal. Saatnya pertanian persisi dijalankan lewat sistem tanam dan panen secara tepat (simtapat).

Pemkab Bojonegoro pernah menginisiasi membuat aplikasinya bekerja sama dengan BPPT. Data geospasial diperoleh dari BIG dan penelitian lapangan, serta citra satelit dari Lapan. Setelah diketahui potensi air setiap tahun dan data lahan, disusun rencana tanam lebih akurat. Pemkab bisa mendistribusikan air secara tepat.

Kini bahkan sudah ada pihak swasta yang menghimpun data lahan, pengolahan, dan produksinya secara granular. Salah satu di antaranya, Hara Token yang diinisiasi Datta Boot Indonesia. Maka, pertanian presisi dan optimalisasi manajemen produksi jauh lebih dimungkinan.

Selamat buat pemerintah atas pengakuan kesalahannya. 

*) Dosen Unmuh Gresik, Bupati Bojonegoro 2008-2018

(*)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up