Reformasi KUR dan Bentuk Satgas Impor jadi Jurus Pemerintah Selamatkan UMKM

JawaPos.com – Pemerintah siapkan sejumlah strategi guna mendukung kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Reformasi sistem kredit usaha rakyat (KUR) hingga pembentukan satgas impor jadi strategi yang bakal dilaksanakan. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan, selama ini, KUR sulit diakses oleh rakyat. Padahal, banyak UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran yang butuh sentuhan pemberdayaan di bidang pembiayaan atau akses keuangan. Yang mana, sebetulnya, bantuan subsidi bunga dari pemerintah ini ada dalam sistem pembiayaan KUR tersebut. 

"Nah, pada upaya menuju akses keuangan ini, kita ingin menyempurnakan KUR, atau kalau mau bahasanya, harus ada revolusi KUR, supaya betul-betul tidak menyulitkan standarisasinya," ungkapnya usai rapat bersama jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko PM. 

Menurutnya, selama ini UMKM sangat tanggung jawab terhadap utangnya. Bahkan, saking tanggung jawabnya, banyak rentenir yang terus menerus menawarkan pinjaman dengan bunga cukup berat.

Begitu pula dengan para pekerja migran yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Mereka kerap membutuhkan dana untuk akomodasi.

Tapi sayangnya, mereka tak bisa mendapat pinjaman KUR dengan mudah. "Padahal jelas setiap bulan (pendapatannya, red), karena apa? Kontrak itu belum bisa menjadi kolateral. Begitu juga ekonomi kreatif, kontrak belum bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit," keluh menteri yang akrab disapa Cak Imin ini.

Jika nantinya KUR sulit direformasi, ia pun tak menutup kemungkinan untuk dibuat skema pembiayaan baru. Ia akan berupaya mengajukan ke presiden untuk mendapat restu. 

Selain itu, pihaknya juga berencana membuat satuan tugas (satgas) impor barang. Satgas dibentuk untuk mengawasi, mengkaji regulasi, hingga menangani masalah-masalah impor yang berlebihan yang dinilai membahayakan produksi UMKM. 

"Banjirnya impor ini mengerikan, sehingga barang-barang produk lokal ini terpuruk gara-gara ada yang impor tanpa beban pembiayaan pajak misalnya, atau ilegal impor yang membanjir," papar Ketua Umum PKB tersebut. 

Upaya ini nantinya akan linier dengan adanya pelatihan terkait standar mutu dan kualitas, baik itu terkait kewirausahaan, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangan, pelatihan pemasaran, hingga pelatihan penyiapan untuk produk-produk UMKM yang berkualitas. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan, akan ada koordinasi lebih lanjut mengenai satgas ini dengan Kementerian Perdagangan. Terutama, terkait evaluasi permendag yang dinilai perlu diperbaiki.

"Kita kan mau lindungi UMKM, Koperasi, kan namanya pemberdayaan kan melindungi," ungkapnya. 

Disinggung soal bakal calon ketua satgas, Mantan Menkominfo itu tak menjawab. Dia hanya meminta agar bersabar. "Nanti dulu," pungkasnya.