JawaPos Radar

Tarif Pajak UMKM Turun, Apa Kabar Potensi Penerimaan Negara?

24/06/2018, 07:10 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Tarif Pajak UMKM Turun, Apa Kabar Potensi Penerimaan Negara?
Pengrajin sandal karet (Dok. JawaPos.com)
Share this image

Jawapos.com - Mulai 1 Juli 2018, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal menikmati tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) dari yang tadinya satu persen menjadi 0,5 persen. Beleid ini diumumkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo langsung di Surabaya Jawa Timur.

Apa dampaknya ke penerimaan negara?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menuturkan adanya tarif baru ini tentunya dapat memberikan keringanan beban pajak bagi UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun.

Tarif Pajak UMKM Turun, Apa Kabar Potensi Penerimaan Negara?

Dari sisi penerimaan, baik potensial loss dari berkurangnya pembayaran pajak atas eksisting wajib pajak UMKM yang selama ini sudah membayar satu persen maupun potensi dari WP yang belum membayar tentu jadi pertimbangan penting.

"Dalam konteks ini memang pelaku UMKM tetap diharapkan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan tax ratio kita yang masih cukup rendah," kata Yoga kepada Jawapos.com di Jakarta, Sabtu (23/6).

Menurutnya, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 60 persen. Namun, komponen PPh final UMKM terhadap rasio pajak amat kecil. Hal ini tergambar dari total penerimaan PPh di sektor UMKM 2017 yang hanya Rp 5,9 triliun.

"Itu sangat kecil dalam sebagai komponen tax ratio," jelasnya.

DJP dalam hal ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Ada dua pokok perubahan dalam beleid tersebut. Pertama, ada penurunan tarif PPh Final dari satu persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan tiap bulannya. Kedua, pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen.

Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan waktu pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama empat tahun dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up