JawaPos Radar

Pentingnya Harga Pangan Terjangkau Untuk Cegah Peningkatan Gizi Buruk

22/10/2018, 18:31 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Pentingnya Harga Pangan Terjangkau Untuk Cegah Peningkatan Gizi Buruk
Harga pangan naik, anak Indonesia terancam gizi buruk. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Harga pangan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat penting diwujudkan. Salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah peningkatan angka malnutrisi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, kasus malnutrisi di Indonesia cenderung lamban diatasi.

Kasus kekurangan nutrisi pada anak seperti stunting (kerdil) dan wasting (kurus) masih berada dalam kondisi kronis dan akut mengingat dua kasus ini menimpa 37,2 persen dan 12,1 persen balita di Indonesia atau lebih dari sembilan juta balita. Apabila dibandingkan dengan kondisi di 2007, angka stunting berada pada 36,8 persen dan wasting berada pada 13,6 persen.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, tingginya harga pangan pada akhirnya memang berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera. Sebab, 74 persen pengeluaran rumah tangga prasejahtera hanya dialokasikan untuk komoditas makanan.

“Ketidakmampuan masyarakat yang tergolong prasejahtera dalam membeli makan akan mendorong perubahan pada pola konsumsi, dimana pilihan jenis pangan semakin terbatasi oleh harga dan pada akhirnya memengaruhi asupan gizi masyarakat tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kasus malnutrisi di Indonesia,” ujarnya di Kebayoran Jakarta, Senin (22/10).

Ilman menambahkan, stunting merupakan hasil dari kekurangan nutrisi kronis yang menimpa ibu hamil dan berdampak pada bayi yang dilahirkan. Dampak dari stunting dalam jangka panjang adalah fisik kerdil, lebih mudah sakit, kehilangan 20 persen pendapatan saat dewasa, dan lebih mudah obsesitas. Orang yang stunting memiliki kemungkinan terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung saat dewasa.

Dalam meningkatkan asupan nutrisi bagi masyarakat, diperlukan kerjasama dan tindakan kolektif dari semua pihak. Masyarakat perlu mengubah pola makan agar lebih bernutrisi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pedoman gizi seimbang tersebut.

”Namun akan sangat disayangkan apabila makanan bernutrisi yang dibutuhkan tersebut pada akhirnya tidak akan mampu terbeli oleh masyarakat. Di sinilah peran harga pangan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah,” tuturnya.

Dalam kaidah ilmu ekonomi, lanjut Ilman, menurunkan harga komoditas dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah barang yang ada di pasar. Selama ini, pemerintah masih kalang kabut dalam menyediakan data pangan yang benar, terutama beras dan jagung.

Kementerian Pertanian selalu bangga dengan predikat surplus yang dicapai pada komoditas tersebut. Namun realita di pasar tidak mencerminkan harga yang sesuai sehingga Kementerian Perdagangan membuka keran impor agar harga pangan terjangkau, tentunya atas hasil Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian yang dihadiri Kementerian terkait dan Bulog.

”Dengan mengandalkan harga sebagai parameter kondisi pasar, permintaan barang akan lebih terukur dengan baik. Dalam mendukung pencapaian hal ini, Bulog perlu diberikan keleluasaan untuk menganalisis kondisi pasar secara independen. Bulog selama ini mau tidak mau harus mengikuti instruksi Rapat Koordinasi yang cenderung tidak responsif dengan kondisi pasar yang sangat dinamis,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyadari bahwa kondisi sektor agrikultur Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan swasembada pangan. Sampai saat ini Indonesia masih tetap bergantung dengan impor pangan. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pemerintah tidak perlu memperberat beban belanja masyarakat dengan mengenakan berbagai restriksi tarif dan non-tarif terhadap impor pangan.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up