alexametrics

Impor Bawang Putih Bulog Disorot, Pemerintah Diminta Dicabut

Munculkan Persaingan Tidak Sehat
22 Maret 2019, 03:30:03 WIB

JawaPos.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginstruksikan Bulog agar mengimpor 100 ribu ton bawang putih. Tujannya, mengendalikan harganya yang mengalami kenaikan. Namun, kebijakan yang tak diikuti keharusan untuk kembali menanam 5 persen dari volume pengajuan impor itu pun disorot.

Kebijakan penanaman 5 persen itu sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017. Yang jadinya, jika ini diabaikan, dinilai malah bakal menciptakan persaingan tidak sehat antara importir bawang putih dengan Bulog.

Anggapan itu datang dari Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai diskresi macam itu berpotensi mematikan swasta yang hidupnya bergantung pada usaha di bidang impor.

“Pemerintah harus mencabut atau membatalkan pemberian ‘diskresi’ kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa perlakuan yang sama dengan importir,” ungkapnya, Kamis (21/3).

Uchok menilai kebijakan ini tidak sehat. Selain itu, merugikan petani bawang putih lokal dan kian menyengsarakan nantinya. Lantaran, kewajiban penanaman bawang dari proses impor yang sebenarnya sudah diatur dalam Permentan Nomor 8 tahun 2017 yang diperuntukkan bagi importir itu dihilangkan.

“Saya bahkan juga minta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau kepada Ombudsman RI untuk menyelidiki, ada apa di balik kebijakan yang jelas tidak sehat ini,” aku Uchok.

Sementara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah beranggapan, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog adalah langkah terpaksa. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang hampir 90 persen impor.

Ketidakpuasan dan kecemburuan dari kalangan pengusaha atau importir, kata dia, bisa saja muncul dari kebijakan tidak wajib tanam itu tadi. Mereka yang merasa tidak puas malah ada kemungkinan mengadu ke World Trade Organization (WTO). Sama kejadiannya saat importir susu dipaksa untuk bermitra sehingga merasa terbatasi. 

Rusli sadar, industri susu memang berbeda dengan bawang melihat dari sisi kebutuhannya yang lebih tinggi dan juga terkait protein. “Namun jika kebutuhan bawang putih terus meningkat, bukan tidak mungkin para importir melapor ke WTO,” tuturnya.

Di sisi lain, ada anggapan ketersediaan bawang putih di Indonesia, diakui atau tidak, sebenarnya tidak bisa lepas dari impor. Pendapat ini datang dari Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa. Katanya, nyaris 560 ribu ton bawang putih untuk kebutuhan lokal, didapat melalui impor setiap tahunnya.

Permentan Nomor 38 tahun 2017 tentang RIPH, merupakan hal yang baik, menurutnya Namun, tetap saja belum menjadi jaminan. Alasannya, masih ada kekacauan dalam perencanaan dan tata kelola bawang putih.

Mengenai penugasan Bulog untuk melakukan impor 100 ribu ton bawang putih, Andreas menyampaikan, jangan sampai ini justru kian membenani kerja mereka. Salah satunya, bisa dilihat dari sisi infrastruktur berupa gudang untuk bawang putih. Jika fasilitas macam itu belum ada, maka bakal ada biaya yang keluar untuk dana peminjaman gudang. “Sehingga tujuan utama untuk amankan pasokan bawang putih jadi terganggu,” paparnya.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : Tunggul Kumoro

Copy Editor :

Impor Bawang Putih Bulog Disorot, Pemerintah Diminta Dicabut