JawaPos Radar

INDEF Soal Pernyataan Prabowo: 2030, 50 Persen RI Dikuasai Asing

22/03/2018, 05:30 WIB | Editor: Saugi Riyandi
INDEF Soal Pernyataan Prabowo: 2030, 50 Persen RI Dikuasai Asing
Presiden Jokowi berkunjung ke Hambalang (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara mengejutkan menyebut bahwa pada 2030 nanti negara Indonesia diprediksi akan bubar. Pernyataan itu termuat dalam sebuah video berdurasi 1 menit 18 detik yang di-posting di akun resmi Facebook Gerindra, Senin (19/3).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai bubarnya Indonesia seperti yang dikatakan Prabowo bukan makna sebenarnya.

Menurutnya, hilang yang dikatakan oleh Ketum Partai Gerindra itu adalah kedaulatan Indonesia. Artinya, ekonomi nasional sudah didominasi oleh pihak asing.

INDEF Soal Pernyataan Prabowo: 2030, 50 Persen RI Dikuasai Asing
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Dok. Jawapos.com)

"Mungkin gini yang dimaksud Pak Prabowo adalah penguasaan sektor strategis, jadi sektor strategis kita itu kan lebih dari 50 persen katanya dikuasai oleh asing. Kalau sektor strategis itu dikuasai oleh asing ditambah ketergantungan kita dalam pemenuhan kebutuhan pokok sangat tergantung dari asing, maka sebenarnya keberadaan dari kedaulatan ekonomi itu sudah tidak ada. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan Indonesia. Kalau Indonesianya harus tetap ada," kata Enny di kantornya, Rabu (21/3).

Hal itu bukan pepesan kosong semata. Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak beberapa sektor strategis yang dikuasai oleh asing. Belum lagi, pemerintah begitu mengandalkan impor.

"Kalau sudah sektor strategis dikuasai oleh asing dan ketergantungan asing artinya kita dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi sudah tidak berdaulat lagi," tuturnya.

Kondisi eksternal juga turut memengaruhi kedaulatan tersebut, salah satunya dari perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) antarnegara. Komitmen tersebut dianggap dapat menjadi bumerang bagi produk dalam negeri.

"Kalau kita sudah masuk perjanjian FTA, kita tidak bisa lagi memiliki instrumen pengendalian impor-impor, dan kita harus terima konsekuensi pasar kita terjadi penetrasi barang impor, itu juga soal kedaulatan, kita harus memprioritaskan national interest kita yang juga sudah tidak bebas lagi," pungkasnya.

(ce1/hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up