JawaPos Radar | Iklan Jitu

Bagaimana Skema Cukai Rokok Bisa Jadi Penambal Defisit BPJS?

21 September 2018, 15:15:25 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Bagaimana Skema Cukai Rokok Bisa Jadi Penambal Defisit BPJS?
Ilustrasi cukai rokok (Dok. JawaPos.Com)
Share this

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) penggunaan cukai rokok. Hal ini bertujuan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan, dari satu batang rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok. 

Dari pungutan CHT yang dibayar, sebesar 2 persen diberikan kepada provinsi yang penggunaannya dialokasikan sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Dalam pelaksanaan, dana alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Begitupula dengan pungutan Pajak Rokok, berdasarkan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2009 pungutan atas pajak rokok dialokasi paling sedikit sebesar 50 persen digunakan untuk mendanai program/kesehatan. Sedangkan proses alokasi, ditentukan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Namun, dalam pelaksanaanya masih banyak permasalahan implementasi dana earmarking, baik DBH CHT dan Pajak Rokok mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan. Tak pelak, penggunaan dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Pada saat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS. 

"Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat," kata Yustinus melalui rilis yang diterima Jawapos.com.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah melalui Menkes menerbitkan Permenkes No.53/2017 yang mengatur 75 persen dari alokasi 50 persen Pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Berdasarkan UU No 40/2004, diselenggarakan  Sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain Jaminan Kesehatan. Di samping itu, Pemda juga  menyelenggarakan Jamkesda yang sifatnya pendukung/penunjang SJSN.

Jamkesda dibiayai dengan APBD, yang salah satu sumber pendapatannya dari DBH CHT dan Pajak Rokok. Sebagian Daerah sudah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Daerah yang sudah mengintegrasikan Jamkesda-daerah tidak masuk dalam skema pengalokasian di Perpres tersebut.

Dengan demikian pemerintah perlu menerbitkan sebuah Perpres yang dapat mengalokasikan sejumlah pungutan itu untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip earmarking atau alokasi dalam UU Cukai dan UU PDRD. Hal itu juga merupakan bauran kebijakan Pusat dan Daerah untuk memastikan seluruh warga masyarakat terjamin kesehatannya.

Sebagai langkah jangka pendek, kebijakan itu tepat. Disiplin anggaran Pemda yang belum standar diarahkan oleh Pusat. Pada waktu yang akan datang, perlu dilakukan formulasi pembiayaan yang sustainable. Melalui iuran wajib maupun alokasi lain dari sumber-sumber yang bersifat earmark dengan tetap memperhatikan fairness dan keadilan. 

 

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up