JawaPos Radar

Luhut: Ketua MPR Jangan Bohongi Anak Muda dengan Manipulasi Data

21/08/2018, 16:20 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Luhut: Ketua MPR Jangan Bohongi Anak Muda dengan Manipulasi Data
()
Share this image

Jawapos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara menanggapi tudingan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR, Kamis 16 Agustus 2018 lalu. Luhut mengatakan agar Zulhas tidak membohongi anak-anak muda dengan manipulasi data seperti itu.

“Saya pikir kita jangan bohongin anak-anak muda lah dengan memanipulasi data itu,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (21/8).

Dalam pidatonya, Zulhas mengatakan bahwa pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerangkan panjang lebar terkait tudingan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Mantan Direktur Bank Dunia itu menyebut, pernyataan Zulhas yang diucapkan di mimbar kehormatan selain bermuatan politis juga menyesatkan.

“Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” kata Sri Mulyani lewat akun Facebook resminya, Senin (20/8).

Lebih lanjut, Luhut meminta supaya Zulhas dapat memahami penjelasan Sri Mulyani. Atau lebih baik tidak bicara macam-macam jika tak paham konteks. “Jadi membaca data itu kalau nggak ngerti ya, jangan diomongin,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menerangkan pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum era Presiden Jokowi). 

“Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Dia lantas menyerang balik bahwa pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu. Sri Mulyani justru heran mengapa baru sekarang utang itu diributkan.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tuturnya.

Selanjutnya, Zulhas membandingkan jumlah pokok pembayaran utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran dana desa. Faktanya, kata dia, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. 

“Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen,” terangnya.

Bahkan, lanjutnya, pada 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen. Dia menyebut anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

(ce1/uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up