“Namun kalau kita perhatikan, inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari refocusing 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan,” ujar Ardian.
Jika pada 9 Juli 2021, alokasi anggaran inakesda di tingkat provinsi mencapai Rp 1,7 triliun, maka pada 17 Juli, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 1,93 triliun. Kemudian dari sisi realisasi inakesda periode 9 hingga 17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 289,66 miliar, dari awalnya sebesar Rp491,2 miliar menjadi Rp780,9 miliar. Kemudian rasio realisasi sebesar 40,43 persen atau bertambah 11,63 persen.
Kenaikan alokasi dan serapan anggaran inakesda juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Alokasi anggaran inakesda di tingkat kabupaten/kota antara 9 hingg 17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 127,97 miliar, dari awalnya Rp 6,8 triliun menjadi Rp 6,92 triliun.
Begitu juga dari sisi realisasi, jika pada 9 Juli terserap Rp 661,86 miliar, maka pada 17 Juli mencapai Rp 1,31 triliun. Mengalami kenaikan sebesar Rp 653,59 miliar. Rasio realisasi sebesar 18,99 persen atau bertambah 9,25 persen.
Bila dilihat secara agregat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran inakesda mengalami kenaikan sebesar Rp 353,5 miliar. Pada 9 Juli sebesar Rp 8,5 triliun menjadi Rp 8,85 triliun di 17 Juli 2021. Begitu juga dengan realisasi inakesda secara agregat bertambah signifikan sebesar Rp 943,2 miliar. Pada 9 Juli sebesar Rp 1,15 triliun menjadi Rp2,09 triliun di 17 Juli. Sehingga rasio realisasi menjadi sebesar 23,66 persen atau bertambah 10,11 persen.
