JawaPos Radar

Pengusaha: Batam Terpuruk Bukan Karena FTZ

21/05/2018, 14:19 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Pengusaha: Batam Terpuruk Bukan Karena FTZ
Kawasan industri galangan kapal di Tanjunguncang, Batuaji, Batam (Dalil Harahap/Batam Pos/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Polemik status Batam yang saat ini menjadi kawasan Free Trada Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terus bergulir. Arus penolakan terhadap kebijakan untuk merubah FTZ menjadi KEK ini terus disuarakan kalangan pengusaha di Batam.

Salah satunya Presiden Direktur PT Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan. Dia menilai kondisi Batam yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami keterpurukan bukan disebabkan oleh status Batam yang kini FTZ.

Sebaliknya hal ini memamg disebabkan karena ekonomi global yang sedang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan. Mengubah status FTZ menjadi KEK tidak akan mengubah kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, hal tersebut memang bukan penyebab utamanya.

"Jangan bikin masalah baru, Batam terpuruk bukan karena FTZ, jangan itu yang dirubah. Saat ini Batam sudah baik, sudah mulai berkembang," kata Abidin, Senin (21/5).

Abidin menjelaskan bahwa KEK yang terbatas hanya pada kawasan industri membuatnya tidak cocok dengan Batam. Saat ini di Batam hanya ada beberapa kawasan industri, dan ada banyak kawasan lain yang akan terdampak kalau penerapan KEK tetap dilakukan di Batam.

Sementara jika KEK diterapkan di luar Batam, pengusaha sama sekali tidak keberatan untuk itu. Karena memang kawasan-kawasan tersebut menyeluruh sebagai KEK. "Kalau mau di terapkan di Tanjung Sauh, di Galang Batang, silahkan saja. Tapi kalau di Batam tidak cocok," kata Abidin lagi.

Lebih jauh Abidin juga sangat menyayangkan sikap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang mendukung upaya perubahan Batam menuju KEK. Dalam surat yang dilangkan Nurdin kepada presiden, berisi desakan untuk mempercepat transformasi FTZ ke KEK.

Padahal seandainya KEK jadi, maka daerah di luar KEK harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang berimbas pada kenaikan harga barang di Batam. Sementara dengan status Batam FTZ saat ini, kewajiban tersebut tidak diberlakukan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri pada April 2018 menunjukkan nilai ekspor di Kepri membaik. Secara keseluruhan nilai ekspor naik sebesar 9,27 persen. Artinya ada perkembangan positif dari kegiatan perekonomian saat ini walaupun masih belum signifikan.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up