JawaPos Radar

Hasto: Gerindra Gerah Jokowi Sukses Capai Divestasi Freeport

Isu Lingkungan Menerpa

20/10/2018, 09:44 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Hasto: Gerindra Gerah Jokowi Sukses Capai Divestasi Freeport
Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf .Amin, Hasto Kristiyanto (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyesalkan upaya parpol kubu Prabowo-Sandiaga yang belum sepenuhnya memahami amanat konstitusi terkait divestasi Freeport. 

Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers, di Posko Cemara 19, Jumat (19/10) menanggapi beredarnya foto salinan dokumen berisi kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum.

Hasto menduga, rapat tersebut diagendakan dengan kepentingan politik tertentu. Sebab terkait dengan pengelolaan sumber daya alam strategis, selalu saja ada pemain gelap yang bergerilya dengan segala cara. 

"Saya dengar suasana rapat kurang kondusif. Heran apakah fraksi Gerindra terganggu dengan upaya divestasi Freeport tersebut. Apakah ada kepentingan lain yang diperjuangkan?," kata Hasto.

Hasto lebih lanjut menegaskan bahwa penandatanganan Head of Agreement (HOA), Divestment Agreement dan Sale & Purchase Agreement adalah basis legalitas divestasi. Disitu ada terms and conditions dan berbagai tahapan termasuk bagaimana penyelesaian tanggung jawab para pihak. 

"Itu semua bukan bohong. Hanya target penyelesaian seluruh divestasi diperkirakan bulan Desember 2018 sebagaimana telah diumumkan pemerintahan," ujarnya.

Artinya proses memang belum selesai, tetapi legalitas sudah ditandatangani. Ini yang seharusnya dilihat. “Fraksi Gerindra sebaiknya memahami dulu tahapan due diligent, penandatanganan HOA, Divestment Agreement dan Sale & Purchase Agreement Serta terms & conditions yang ada di dalamnya," ungkapnya. 

Pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa setelah HOA, pemerintah sudah menandatangani Diveatment Agreement dan Sale & Purchase Agreement. Ini adalah agreement terakhir Dalam proses Divestasi.

“Selanjutnya adalah penyelesaian administrasi, termasuk perijinan usaha pertambangan IUPK dari Kementerian ESDM. Izin ini membutuhkan clearance dari KLHK terkait isu Lingkungan PTFI. Tanpa IUPK Dan clearance KLHK berdasarkan agreement, Inalum tidak bisa menyelesaikan seluruh tahapan. Ini yang harus dipahami oleh Fraksi Gerindra”

Hasto menjelaskan bahwa proses negosiasi terkait ‘giant mining’ tersebut memang  tak mudah dan berlangsung lama. Saat Menteri ESDM dijabat Sudirman Said, banyak hiruk pikuk terjadi. Titik terang mulai muncul saat Jonan menggantikan Sudirman Said. Pendekatan komprehensif terjadi hingga Head of Agreement (Perjanjian Induk) disepakati sebagai legalitas divestasi Freeport.

Pemerintah dipastikannya mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk hasil audit BPK soal kewajiban dana lingkungan, yang diindikasikan bukan sebagai kerugian negara. 

"Terkait kepentingan nasional, dan menyangkut kedaulatan ekonomi negara, sebaiknya seluruh anak bangsa bersatu. PDI Perjuangan terkait dengan divestasi Freeport justru ingin melihat konsistensi sikap Gerindra, apakah sejalan dengan pidato Pak Prabowo yang selama ini justru menyuarakan pentingnya menjalankan Pasal 33. Jangan persempit politik hanya dalam ruang retorika”terangnya.

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Korporat Inalum Rendi Witoelar menerangkan bahwa solusinya tentang isu lingkungan sudah ada dan sedang berproses. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang.

"Solusinya sudah ada dan sedang berproses. Pihak KLHK yang bisa menjelaskan," kata Rendi kepada Jawapos.comdi Jakarta, Jum'at (19/10).

Lagipula, kata Rendi, dalam dokumen BPK itu angka Rp185 triliun tidak ada penyebutan kerugian negara atau denda yang harus dibayarkan.

"Angka Rp185 triliun tidak dicantumkan dalam kesimpulan pemeriksaan. Nah angka itu tidak masuk menjadi kesimpulan," jelasnya.

Selanjutnya Rendi mengatakan proses divestasi masih akan terus berlanjut. Dimana ia menyebut bahwa Inalum akan merampungkan pembayaran pada Desember 2018. 

 

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up