JawaPos Radar

Utang Warisan Pemerintah Sebelumnya? Ketua MPR: Bukan Salah Masa Lalu

20/08/2018, 17:00 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Utang Warisan Pemerintah Sebelumnya? Ketua MPR: Bukan Salah Masa Lalu
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (Dok. JawaPos.Com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kenyataan bahwa utang yang harus ditanggung pemerintah saat ini merupakan bagian dari utang pemerintah di masa lalu yang jatuh tempo.

“Ya apa pun (asal utangnya) terima dong. Nggak bisa kita salahkan masa lalu, itu kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan,” kata pria yang akrab disapa Zulhas kepada wartawan di lobi Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (20/8).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengkritik ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Kamis (16/8). Dalam pidatonya, Ketua MPR menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun, tujuh kali lebih besar dari Dana Desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar. 

“Saya bicara sebagai Ketua MPR, (yang merupakan) lembaga politik dan aspirasi. (Pemerintah) menyampaikan kepada publik tidak boleh bohong. Ini saya data ekonomi (dari ekonom), kalau saya kan ahli politik,” seraya menyodorkan dua carik kertas yang berisi data serta kutipan Rizal Ramli dan Ekonom INDEF.

Dalam penjelasan resminya, Sri Mulyani mengatakan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum era Presiden Jokowi).

“Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” tambahnya.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Dia lantas menyerang balik bahwa pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu. Sri Mulyani justru heran mengapa baru sekarang utang itu diributkan.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tuturnya.

(ce1/uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up