alexametrics

Pelaku Industri Otomotif Dukung Insentif Pajak Berbasis Rendah Emisi

20 Juli 2019, 12:30:28 WIB

JawaPos.com – Pemerintah mengakui bahwa penerbitan regulasi mobil listrik masih terganjal aspek perpajakan. Formulasi pajak disebut perlu dirumuskan dengan matang supaya menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi penerimaan pajak, insentif yang dinikmati industri, maupun harga final yang diserap konsumen.

Pelaku industri otomotif menyatakan mendukung regulasi yang akan diterbitkan pemerintah. Dalam draf harmonisasi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang akan diberlakukan, dua poin penting bakal dijadikan parameter. Keduanya adalah konsumsi bahan bakar dan kadar emisi gas buang. Secara tak langsung, formulasi tersebut menguntungkan konsumen. Sebab, semakin rendah emisi kendaraan, PPnBMnya semakin murah. Bahkan, pemerintah menawarkan nol PPnBM bagi kendaraan yang nol emisi seperti jenis kendaraan full elektrik.

“Yang disampaikan pemerintah sudah betul. Bahwa pajak itu harus balans. Pajak kan juga salah satu faktor untuk membangun Indonesia. Di sisi lain juga berdampak pada harga produk untuk konsumen,” terang Kepala Grup Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Choeru kepada Jawa Pos kemarin (19/7).

SPG di arena GIIAS 2019 ICE BSD. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Dua poin tersebut menjadi acuan yang sekaligus menggantikan dasar pengenaan PPnBM pada aturan lama, yakni berdasar kapasitas mesin, sistem gerak 4×4 atau 4×2, dan bentuk bodi sedan atau nonsedan. Pengategorian kendaraan khusus mobil penumpang menjadi jauh lebih sederhana. Hanya ada dua: kendaraan di bawah 10 penumpang dan kendaraan di atas 10 penumpang.

Hampir semua jenis mobil penumpang, di antaranya sedan, station wagon, city car, MPV, SUV, dan mobil 4×4, masuk dalam kelompok kendaraan di bawah 10 penumpang. Pada kategori itu, ada tujuh opsi pengenaan PPnBM. Yakni 15 persen, 20 persen, 25 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen, dan 70 persen.

“Bila ingin mendapatkan PPnBM paling murah, 15 persen, mobil di bawah 10 penumpang jenis apa pun wajib memiliki kemampuan konsumsi bahan bakar mesin 15,5 km per liter atau 17,5 km per liter serta emisi CO2 dari gas buangnya tidak lebih dari 150 gram per km,” papar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Harjanto.

Kemudian, khusus untuk kendaraan hybrid yang mengombinasikan mesin konvensional dengan teknologi listrik, pemerintah mengatur minimal konsumsi BBM 15,5 km per liter. Semakin baik angka konsumsi BBM, PPnBM semakin rendah.

Dengan regulasi yang ada saat ini, pajak PPnBM untuk kendaraan listrik masih sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 100 persen. Contohnya Outlander PHEV yang baru saja diluncurkan Mitsubishi. Produk itu ditawarkan dengan banderol Rp 1,3 miliar. “Saya mengerti harganya cukup tinggi, tapi itu karena pajak impor, bukan nilai mobilnya. Di dalamnya ada import duty, luxury tax, PPnBM, apalagi kendaraan itu adalah 4×4,” ujar Imam.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : agf/far/c9/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads