alexametrics

Fundamental Cukup Baik, RI akan Kuat Hadapi Dampak Masalah Trump

19 Desember 2019, 15:54:15 WIB

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapatkan pemakzulan dari parlemen melalui mekanisme voting dengan dukungan suara 230, sementara yang tidak setuju hanya 197. Keputusan tersebut diambil lantaran Trump dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut, geopolitik yang terjadi di negara adidaya tersebut tentu akan mempengaruhi pasar keuangan global dalam jangka pendek. Khususnya pasar uang atau nilai tukar.

“Tentu akan mempengaruhi pasar keuangan global dari jangka pendek. Itu tercermin terkait pemakzulan dalam jangka pendek akan pengaruhi kondisi keuangan global di nilai tukar,” ujarnya di gedung BI Jakarta, Kamis (19/12).

Namun begitu, dia melihat dampak geopolitik AS terhadap perekonomian dalam negeri sangat minim. Sebab, secara fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat.

Hal tersebut dilihat dari angka inflasi yang relatif rendah, current account deficit (CAD) dan stabilitas terjaga dengan baik, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di atas lima persen. “Alhamdulillah Indonesia pengaruhnya minimal. Dari pergerakan Rupiah misalnya, enggak ada pengaruh yang signifikan, masih di sekitar 13.980- 13.990 (per USD),” tuturnya.

Di samping itu, kata Perry, pihaknya akan melakukan pengawasan Utang Luar Negeri (ULN). Sebab, utang luar negeri inilah yang justru lebih berdampak terhadap nilai kurs.

Perry menjelaskan, utang luar negeri terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, utang dengan besarnya defisit fiskal, lantaran dikendalikan oleh pemerintah.

“Kalau dikendalikan kenaikan utang pemerintah akan terkendali karena sebagiannya untuk membiayai defisit fiskal,” jelasnya.

Kedua, ULN perbankan yang dikendalikan oleh BI berkoordiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Utang bank dalam jangka pendek tidak boleh lebih dari 30 persen dari modal.

“Kalau jangka diatas satu tahun. Harus dapat izin dari BI,” imbuhnya.

Terkahir, utang korporasi dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Pada peraturan BI, pihak swasta diperbolehkan melakukan ULN sebagai manajemen risiko, atau melakukan kewajiban lindung nilai (hedging), dan memitigasi risiko likuiditas dan kredit.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini: