JawaPos Radar

Kasus Suap Meikarta, Menteri ATR: Baru 84 Hektare Lahan Berizin

19/10/2018, 13:59 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Kasus Suap Meikarta, Menteri ATR: Baru 84 Hektare Lahan Berizin
Sebanyak 84 hektare lahan sudah disetujui pihaknya karena telah memenuhi ketentuan tata ruang. (Imam Husein/ JAWA POS)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bekasi. Penangkapan itu dilakukan terkait kasus suap perizinan megaproyek hunian Meikarta sebesar Rp 278 triliun.

Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan izin kepada developer yang bersangkutan. Menurutnya, sebanyak 84 hektare lahan sudah disetujui pihaknya karena telah memenuhi ketentuan tata ruang.

"Kita kan enggak ada masalah waktu itu, dirjen tata ruang, dirjen pengendalian, menyampaikan surat kepada bupati bahwa yang sudah sesuai dengan tata ruang adalah 84 hektare dan itu supaya diselesaikan sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku. Jadi itu," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/10).

Kasus Suap Meikarta, Menteri ATR: Baru 84 Hektare Lahan Berizin

Sofyan menegaskan, masalah perizinan tata ruang merupakan hak pemerintah daerah. Kementerian ATR dalam hal ini selaku pemerintah pusat hanya memberikan persetujuan akhir dan melakukan pengawasan terkait pelaksanaanya.

"Dirjen Tata Ruang hanya memberikan persetujuan akhir, persetujuan subtansi. Kemudian mengawasi apakah telah dilaksanakan sesuai tata ruang atau tidak," kata dia.

Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini, kasus suap itu terjadi lantaran proses perizinan di pemerintah daerah yang terlalu lama. Hal itu lantas membuat pihak developer mengambil jalan pintas agar masalah perizinan lahan bisa cepat diselesaikan.

"(Suap terjadi) Mungkin karena izinnya lama, akhirnya jalan pintas. Akhirnya ketangkap KPK semua," tanadasnya.

(ce1/hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up