alexametrics

Dampak Revisi UU KPK terhadap Investasi dan Keuangan Negara

19 September 2019, 16:00:09 WIB

JawaPos.com – Pemberantasan korupsi bukan hanya perkara operasi tangkap tangan dan memiskinkan para tikus yang dalam perspektif lain berarti mengembalikan kekayaan negara yang dicolong. Lebih dari itu, ada dampak berganda dari pemberantasan korupsi, mulai dari kepercayaan orang berinvestasi hingga terjaganya alokasi anggaran negara guna mencapai tujuan pembangunan.

Tak heran, bukan hanya pegiat antikorupsi yang berteriak ketika garda terdepan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diusik lewat revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK). Akademisi, ekonom, perguruan tinggi, dan masyarakat umumpun turut gerah.

Kini, revisi UU KPK baru saja disahkan lewat proses yang penuh tanda tanya. Mengapa mesti ada pasal-pasal perubahan, itu tidak terjawab dalam naskah akademik. Apakah ada kelemahan dari mekanisme yang dilakukan KPK selama ini, sehingga butuh pasal-pasal perubahan, pun nihil argumentasi.

Dampak seperti yang disebut di atas mungkin tidak akan terlihat dalam waktu satu-dua bulan. Namun, kita patut khawatir. Sebab, satu problem utama yang menjadi keluhan investor ialah ketidakpastian regulasi dan berbelitnya perizinan.

Ketua KPK Agus Rahardjo bergabung dan menerima dukungan dari Dema Justicia FH UGM Tolak Revisi UU KPK dan Capim bermasalah usai menghadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/9/19). Para mahasiswa mendukung sikap kpk saat ini menolak revisi RUU KPK dan capim bermasalah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartarti menyampaikan, konkretnya ketidakpastian regulasi ini berarti tidak adanya penegakan hukum (law enforcement). Selalu ada ruang basah yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pengambil kebijakan dan pengusaha.

Sehingga menurut Enny, bukan soal Indonesia tidak menarik sebagai ladang investasi. Buktinya, Indonesia mengantongi predikat sebagai negara layak investasi (investment grade). Di samping itu, komitmen investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus meningkat.

“Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Bukan Indonesia tidak diminati investor, tapi investor yang datang sangat sulit merealisasikan investasinya,” katanya dalam sebuah diskusi digelar Publish What You Pay (PWYP), Rabu (18/9).

Sebut saja seperti masalah kepastian berapa lama pengurusan perizinan selesai. Atau, tidak adanya kepastian mendapatkan lahan. Tidak adanya kepastian inilah yang menyulitkan investor untuk mengkalkulasi usahanya.

Maka dari itu, penegakan hukum seperti yang dilakukan KPK bisa memberikan shock therapy luar biasa. “Orang akan mikir berkali-kali lipat untuk melakukan tindakan yang mengakali kewenangan (abuse of power). Itu dampak makro investasinya,” imbuh Enny.

Kemudian dampaknya terhadap keuangan negara, Enny mencatat, mayoritas kasus korupsi yang menjerat pejabat legislatif dan eksekutif terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Modusnya pun berkembang. Jika dulu lebih banyak ‘mengambil langsung’ dari APBN, maka kini bermain-main di ranah perizinan.

“Misal (izin) impor komoditas bawang, gula, garam. Semuanya terindikasi dan tercium KPK, di sana ada praktik hengki-pengki,” ujar Enny.

Pertanyaan selanjutnya, sambung Enny, jika semua penyidikan dan penyadapan harus seizin pihak yang selama ini menjadi ‘objek’ atau sasaran KPK, maka bagaimana mungkin lembaga antirasuah menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar independen?

Sebagaimana diketahui, Pasal 12B Ayat (1) UU KPK hasil revisi berbunyi, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa pimpinan KPK harus mengajukan permintaan tertulis kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan.

Atas dasar itu, Enny berpendapat, revisi UU KPK akan berdampak negatif bukan hanya terhadap investasi tetapi juga efisiensi belanja APBN dan APBD untuk stimulus fiskal.

“Jadi, menurut saya ini bukan perkara sederhana. Bukan soal pelemahan atau penguatan KPK. Tapi, multiplier effect ini terhadap perekonomian, impact-nya direct baik dari potensi untuk orang berminat investasi di Indonesia, maupun dalam menjaga keuangan negara yang benar-benar harusnya prudent, menghasilkan alokasi anggaran yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(ki-ka) Peneliti senior INDEF Enny Sri Hartati, Ekonom UI Berly Martawardaya, Direktur PWYP Indonesia Maryati Abdullah, dan Dosen FEB UGM Fahmy Radhi dalam diskusi ‘Urgensi Pemberantasan Korupsi bagi Perekonomian, Investasi, dan Perbaikan Fiskal’, Jakarta, Rabu (18/9). (Estu Suryowati/JawaPos.com)

Berjalan Lambat

Kinerja pemberantasan korupsi diperkirakan berjalan lambat menyusul disahkannya revisi UU KPK. Dosen FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan anggota Tim Reformasi Migas, Fahmy Radhi, mencontohkan penetapan tersangka eks Presiden Direktur (Presdir) Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto.

“KPK yang belum dilemahkan saja untuk menetapkan satu tersangka di sektor migas butuh empat tahun. Apalagi kalau harus minta izin Dewan Pengawas, bisa 10 tahun,” kata Fahmy.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, lamanya mengurai kasus korupsi di sektor migas dikarenakan rumitnya industri migas dan celah-celah untuk bermain di dalamnya. Kasus mafia migas, kata dia, melibatkan korporasi internasional, mutasi korupsinya ada di luar negeri yang biasanya menggunakan perusahaan cangkang, kegiatannya ada di luar teritorial KPK.

“Sehingga memang sangat berbelit,” imbuhnya.

Fahmy pun membeberkan sedikit soal hasil kajian timnya dulu sebelum pembubaran Petral. Kesimpulannya, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) itu digunakan untuk perburuan rente. Mafia migas selalu akan masuk dengan memanfaatkan kelemahan tata kelola dan kelemahan integritas dari pengambil keputusan.

Usai penetapan tersangka mantan bos Petral, Fahmy menyebut pekerjaan rumah KPK selanjutnya yakni menemukan pentolan mafia migas sesungguhnya. Selain itu, aliran dana mafia migas yang istilah Fahmy ‘mengalir sampai jauh’ juga harus dilacak.

Editor : Estu Suryowati



Close Ads