alexametrics

Kementerian BUMN Sebut Impor Rapid Test Tunggu Izin Kemenkes

19 Maret 2020, 13:35:51 WIB

JawaPos.com – Terbatasnya jumlah alat tes virus korona membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah. Melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), mereka telah memesan 500 ribu alat rapid test korona dari Tiongkok. Namun, alat tersebut belum bisa masuk ke Indonesia karena menunggu izin dari Kementerian Kesehatan.

“Kalau sudah diizinkan, bisa langsung kami kirim (didistribusikan). Izinnya kami registrasi sejak 10 Maret,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kemarin (18/3).

Arya memastikan, jika izin sudah dikantongi, alat yang dipesan dari Hangzhou tersebut bisa tiba dalam hitungan hari. ’’Kalau dikasih izin Kemenkes, kami langsung ambil. Kalau sudah oke, dua hari sampai,’’ tegas Arya.

Dengan alat rapid test tersebut, Kementerian BUMN berharap persebaran virus korona di Indonesia dapat ditekan. ’’Alat tes itu hasilnya bisa keluar hanya 15 menit sampai 3 jam,’’ jelasnya.

Menurut Arya, alat tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Meski disebut tidak akan menjadi satu-satunya untuk mendeteksi positif atau negatif Covid-19, alat tes itu sangat membantu untuk mempercepat pengecekan dini terhadap pasien. ’’Alat rapid test itu bukan tes terakhir. Karena kalau dilihat positif, tetap harus melangkah ke tes lab,’’ ujar Arya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Wabah Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, pemerintah sedang melakukan kajian dalam menerapkan sistem rapid test seperti beberapa negara, termasuk Korea Selatan. Caranya berbeda dengan pengujian konvensional yang selama ini diterapkan.

Rapid test akan didasarkan pada sampel spesimen darah. Bukan lagi carian tenggorokan maupun kerongkongan. Keuntungan sistem itu, pengujian bisa dilakukan di laboratorium mana pun tanpa persyaratan biosecurity level 2. ’’Pengujian ini bisa diakukan semua laboratorium kesehatan maupun RS di seluruh Indonesia,’’ jelasnya.

Tes tersebut bisa memberikan hasil dengan cepat. Kelemahannya, karena pengujian dilakukan berbasis imunoglobulin dalam darah, infeksi baru bisa diketahui jika virus sudah masuk ke tubuh minimal seminggu. Kurang dari seminggu, kata Yuri, sangat mungkin pembacaannya negatif.

Yang tidak kalah penting, tambah Yuri, rapid test harus disertai kesadaran masyarakat untuk melakukan isolasi diri dengan monitoring oleh puskesmas atau faskes terdekat yang disepakati. ’’Tanpa kesepakatan isolasi mandiri ini, semua masyarakat yang dicurigai tertular akan berbondong-bondong ke RS. Padahal belum tentu membutuhkan layanan RS,’’ katanya.

Yuri belum memberikan hasil kajian tentang rapid test tersebut. Karena itu, pihaknya juga tak bisa memastikan izin pembelian alat oleh Kementerian BUMN tersebut akan turun.

Kementerian BUMN juga tengah mengusulkan empat rumah sakit (RS) pelat merah untuk menjadi rujukan menangani pasien virus korona. Hingga kemarin, belum ada rumah sakit milik BUMN yang menangani pasien korona karena belum dijadikan rujukan oleh Kementerian Kesehatan. ’’Ada empat rumah sakit yang siap menangani pasien korona. RS Pertamina Jaya, RS Pelni, RS Lavelia Malang, dan RS PHC Surabaya,’’ ujar Arya.

Rencananya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meninjau rumah sakit milik BUMN. Saat ini BUMN memiliki sekitar 65 RS di seluruh Indonesia. Arya menyebutkan, jika empat rumah sakit itu diberi izin menangani pasien korona, Kementerian BUMN akan mempersiapkan rumah sakit yang lain. ’’Kami proyeksikan ada 31 RS, tapi awal 4 RS dulu,’’ bebernya.

Arya juga memaparkan, RS Pertamina Jaya dan Hotel Patra Comfort yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina bakal didapuk sebagai tempat penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien yang dinyatakan positif korona. Kapasitas tempat tidur di RS Pertamina Jaya berjumlah 65 unit. “Ada ruang isolasi dengan tekanan tinggi di tiga lantai sehingga sistem penyaluran udaranya tidak terlewati virus,” ujar Arya.

Soal rencana mengubah Hotel Patra Comfort menjadi rumah sakit, Arya menyatakan bahwa tempat tidur yang disediakan di hotel tersebut berjumlah 52 unit. “Sesuai arahan Pak Menteri BUMN, itu nanti untuk ODP, jadi semacam save house,” bebernya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : agf/tau/dee/c19/ayi

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads