alexametrics

Prabowo Singgung Gaji Gubernur Cuma Rp 8 Juta, Ini Faktanya

19 Januari 2019, 11:40:34 WIB

JawaPos.com – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya memberikan gaji gubernur terlalu kecil. Padahal, tugas yang diemban sangatlah berat.

“Gaji gubernur Rp 8 juta, lalu dia mengelola provinsi. Jateng misalnya, yang lebih besar dari Malaysia. Ini tidak realistis,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, Prabowo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menaikkan pendapatan kepala daerah tersebut. 

Jika ditelusuri lebih jauh, gaji gubernur dan wakil gubernur telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Aturan itu memuat gaji pokok dari gubernur sebesar Rp 3 juta dan wakil gubernur mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2,4 juta per bulan. Jumlah itu, masih bertambah dengan tunjangan jabatan yang diberikan sebesar Rp 5,4 juta per bulan untuk gubernur dan Rp 4,32 juta per bulan untuk wakil gubernur.

Sejatinya, kepala daerah juga masih memiliki tunjangan operasional. Penghargaan ini diatur dan dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Mengacu pada Pasal 4 ayat 1 PP tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

DKI Jakarta misalnya, tunjangan operasional yang diberikan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI digunakan untuk koordinasi dengan institusi lain, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, membayar gaji staf khusus, dan lainnya. Sementara hitung-hitungan besaran biaya penunjang operasional kepala daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD). 

Sebagai contoh, jika target PAD yang dipatok Pemerintah DKI mencapai Rp 42 triliun. Berdasarkan pasal 19 ayat (f) apabila pendapatan daerah di atas Rp 500 miliar, maka besaran biaya penunjang operasional paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari total PAD. Jika dikalkulasi, Rp 42 triliun x 0,15 persen maka besarannya tunjangan maksimalnya adalah Rp 6,3 miliar.

Ingat, besaran tunjangan operasional setiap gubernur di masing wilayah berbeda-beda. Berhubung DKI Jakarta merupakan ibu kota, maka wajar besaran tunjangan operasionalnya tinggi.

Editor : Fersita Felicia Facette

Reporter : Hana Adi

Copy Editor : Fersita Felicia Facette

Prabowo Singgung Gaji Gubernur Cuma Rp 8 Juta, Ini Faktanya