JawaPos Radar

Jaga Keuangan Pertamina dan PLN, Subsidi Energi Bengkak Rp 69 Triliun

18/07/2018, 07:14 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Jaga Keuangan Pertamina dan PLN, Subsidi Energi Bengkak Rp 69 Triliun
Ilustrasi Pertamina (Dok. JawaPos.Com)
Share this image

JawaPos.com - Belanja subsidi energi pemerintah membengkak Rp 69 triliun di semester II-2018. Dalam APBN 2018, belanja energi hanya dipatok Rp 94,5 triliun saja. Akan tetapi, pemerintah menambah jumlah subsidi energi sesuai dengan outlook semester II-2018 menjadi Rp 163,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kenaikan angka subsidi energi ini dilakukan untuk mendukung PT Pertamina (Persero) dan juga PT PLN (Persero). Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan saat ini pemerintah harus membantu untuk stabilisasi harga subsidi BBM dan juga PLN yang harganya tidak naik ditingkat masyarakat.

“Harga subsidi BBM yang disubsidi (Pertamina) dan PLN dalam hal ini tidak mengalami kenaikan harga dan (di sisi lain) mereka harus tetap melakukan ekspansi untuk elektrifikasi dan listrik pedesaan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/7).

Dengan ditambahnya jumlah subsidi energi, Sri Mulyani menyebut hingga akhir tahun outlook keseimbangan primer masih negatif meski nilainya lebih rendah dari UU APBN. 

Dia juga menerangkan bahwa penambahan jumlah subsidi hingga akhir tahun sudah dihitung berdasarkan jumlah subsidi yang sudah ada pada semester I-2018. Pada semester I-208, subsidi energi yang terealisasi mencapai Rp 59,5 triliun. Selain  itu, penambahan subsidi energi juga mengacu pada perbedaan harga diesel yang ditetapkan dengan harga dalam kondisi riil.

“Kita bahas bersama menteri ESDM dan BUMN, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka. penetapan kenaikan subsidi per liter diperkirakan untuk menjaga agar pertama dari sisi pertamina, neraca pertamina akan tetap terjaga,” terangnya.

Dia berharap kebijakan pemerintah untuk menambah subsidi energi ini bisa dikomunikasikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Komisi VII DPR RI. Namun secara keseluruhan, kebijakan ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi yang menghadapi tekanan cukup besar dari luar.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up