alexametrics

RI Sampaikan 10 Pion Keberatan Soal Sawit Kepada Uni Eropa

18 Maret 2019, 19:58:38 WIB

JawaPos.com – Pemerintah menyampaikan sepuluh poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terkait komoditas sawit nasional. Hal itu dilakukan agar komoditas tersebut mendapat perlakuan yang sama. 

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan keberatan pemerintah Indonesia atas perlakuan itu. Pihaknya juga keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan berisiko tinggi.

“Langkah ini menjadi tindak lanjut kesepakatan dari the 6th Ministerial Meeting Council of Palm Oil yang diselenggarakan pada 28 Februari 2019,” ungkap Menko Darmin dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (18/3).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, saat ini negara-negara produsen terbesar minyak sawit dunia yakni Indonesia, Malaysia dan Kolombia sepakat memberikan tanggapan atas langkah diskriminatif Uni Eropa.

Darmin mengatakan hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE. Adapun, saat ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. 

Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu 2 (dua) bulan kedepan. 

Sebelumnya, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok sudah memberikan keterangan resmi terkait tanggapan terhadap diskriminasi UE ini. 

“Saya menentang sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Komisi Eropa pada hari Rabu dimana minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai risiko tinggi. Negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk Malaysia, telah secara konsisten menjelaskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Delegated Act tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang tidak akurat dan diskriminatif,” kata dia.

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : Hana Adi

RI Sampaikan 10 Pion Keberatan Soal Sawit Kepada Uni Eropa