alexametrics

Dana Kartu Pra Kerja Rp 10 T, KSP Pastikan Tidak Ada Kursus Kaki Lima

18 Februari 2020, 11:47:59 WIB

JawaPos.com – Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan akan mengawasi pengelolaan Kartu Pra Kerja dengan ketat. Hal ini dilakukan agar tidak ada balai latihan kerja (BLK) atau tempat kursus abal-abal yang menjadi tempat belajar para penerima manfaat.

“Kita akan membangun kolaborasi dengan kursus-kursus yang memadai, jangan ada yang kursus-kursus kaki lima, kita tidak mau itu, begitu tau ada program Rp 10 triliun itu muncul kursus-kursus kaki lima,” kata Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam seminar di Gedung Pakarti Centre, Jakarta, Selasa (18/2).

Nantinya, untuk mengantisipasi BLK abal-abal, pihaknya bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Pemerintah Daerah hingga Project Management Officer (PMO) akan melakukan verifikasi ketat untuk meloloskan tempat kursus mana saja yang akan diajak bekerjasama dengan pemerintah.

“Semua nanti akan kita verifikasi secara detail sehingga environment ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sangat mudah dijalankan oleh anak-anak daerah,” tambah Moeldoko.

Saat ini diketahui bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berada di kisaran 2,8 juta jiwa dengan rentang usia antara 20 sampai 24 tahun yang merupakan usia produktif. Bahkan, setiap tahunnya, terdapat 1,8 juta siswa setingkat SMA lulus sekolah dan hal itu pun membuat jumlah pengangguran semakin meningkat.

Maka dari itu, dengan adanya Kartu Pra Kerja, para lulusan tersebut ataupun para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan manfaat dan diberikan pelatihan agar memiliki skill yang memadai ketika masuk ke dunia kerja. Namun, kartu insentif ini tidak bisa menjamin orang tersebut akan mendapatkan pekerjaan.

“Bukan berarti pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya bahwa nanti Kartu Pra Kerja yang jumlahnya 2 juta orang itu tidak memberikan jaminan 2 juta itu bisa seluruhnya mendapatkan pekerjaan karena pemerintah tidak mungkin bisa mengendalikan lapangan tenaga kerja dengan baik,” ucapnya.

Moeldoko juga menjelaskan terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan program ini segera menetas dan tidak menyia-nyiakan anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut.

“Beliau sangat tidak ingin dan tidak mau alokasi anggaran Rp 10 triliun itu ke laut (sia-sia), tidak hanya mau menjalankan program, tapi juga sebagai solusi kepada teman-teman kita,” ujar dia.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Saifan Zaking



Close Ads