JawaPos Radar

Hingga Mei, Realisasi Penyaluran Dana Desa Masih Rendah

17/05/2018, 16:15 WIB | Editor: Mochamad Nur
Hingga Mei, Realisasi Penyaluran Dana Desa Masih Rendah
Ilustrasi penyaluran dana desa (Istimewa)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Jumlah itu tak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah kendaka diketahui telah menghambat realisasi penyaluran dana desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengakui jika penyaluran dana desa hingga Mei ini masih sangat rendah. Bahkan, hingga 30 April realisasinya baru mencapai Rp 14,2 triliun.

"Realisasi dana desa hingga 16 Mei sudah mengalami kemajuan, yaitu mencapai Rp 16,7 triliun atau 27,8 persen," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5).

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) masih rendah. Salah satunya adalah masih banyaknya daerah yang belum memenuhi persyaratan dalam hal ini penetapan peraturan bupati dan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

"Tapi dengan langkah kami memanggil seluruh bupati dan walikota yaitu 434 (pemda) ke Jakarta kemarin, dana desa tahap satu sudah 100 persen tersalurkan, yakni Rp 12 triliiun," jelas dia.

Untuk tahap II, dari target penyaluran sebesar Rp 24 triliun baru terealisasi sebesar Rp 4,68 triliun atau 19,5 persen. Untuk tahap II, penyaluran akan diberikan kepada 97 daerah dan 14.773 desa.

"Kami optimis bahwa hingga akhir semester I yatu bulan Juni nanti pada saat kita menyampaikan laporan semeter I ke DPR itu paling tidak sudah 60 persen dari total pagu dapat tersalurkan seluruhnya ke RKUD atau Rp 36 triliun," imbuhnya.

"Ini terutama karena ada persyaratan untuk tahap 1 yang Rp 12 triliun paling lambat minggu ketiga Juni harus segera dicairkan daerah. Kalau nggak hangus. Untuk tahap kedua yang Rp 24 triliun, paling lambat pada minggu keempat Juni harus sudah dicairkan dari RKUN ke RKUD kalau nggak hangus. dengan sanksi itu daerah akan mempercepat penyaluran," tandas Boediarso. 

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up