alexametrics

Penghapusan Hak Tagih Dinilai Bisa Ringankan Pelaku Usaha UMi

17 April 2021, 22:53:11 WIB

“Pemerintah mesti buat regulasi soal hapus hak tagih kepada para pelaku UMK. Bisa melalui Perpres atau PP mungkin,” katanya.

“Karena keberadaan PP No 33/2006 kurang kuat, makanya butuh peraturan yang lebih kuat karena selama ini pihak bank selalu dibayangi ketakutan jika digunakan skema hapus hak tagih akan jadi kerugian negara,” jelasnya lebih lanjut.

Menurutnya, jika ada skema hapus hak tagih, itu sebagai bukti konkret bahwa negara hadir menjadi perisai rakyatnya. Dan banyak efek positifnya.

“Supaya mereka (para pelaku UMK) bisa akses ke perbankan dan tidak terjebak pinjam uang ke rentenir yang menawarkan suku bunga tinggi. Dan supaya mereka tidak masuk dalam jebakan rentenir yang menghancurkan kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil,” tuturnya.

Kondisi saat ini, kata Darmadi mengungkapkan, banyak para pelaku UMK yang justru terjerat utang-utang yang ditawarkan para penyedia layanan pinjaman keuangan di luar peraturan perundang-undangan.

“UMK kita ibaratnya seperti masuk dalam lingkaran setan. Enggak bisa akses perbankan karena di-black list OJK dalam SLIK. Akhirnya banyak yang pinjam ke rentenir,” katanya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads