JawaPos Radar

Perlunya Insentif Untuk Industri SKT Padat Karya

16/10/2018, 09:44 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Perlunya Insentif Untuk Industri SKT Padat Karya
Islutrasi karyawan di sebuah pabrik rokok (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun menyebut industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) memerlukan insentif lantaran industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Ia mengungkapkan, saat ini penurunan jumlah industri rokok di Indonesia terjadi dengan jumlah yang besar. Penurunan itu mengakibatkan pengurangan kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat.

“Dahulu industri rokok berjumlah 6 ribu industri dan sekarang menjadi sekitar 600,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10).

Legislator Golkar dari dapil Jawa Timur II ini mengungkapkan, industri SKT merupakan industri rokok yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Industri SKT adalah industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga dari masyarakat kelas bawah. 

"Kesempatan untuk bekerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Dengan begitu bisa keluar dari garis kemiskinan dengan bekerja. Para perempuan yang bekerja di industri rokok dapat menggabungkan penghasilannya dengan suaminya.  Mereka dapat menyekolahkan anak, menaikkan derajat kesehatan keluarga, kredit kendaraan, pada akhirnya ekonomi daerah pun meningkatq,” kata pria kelahiran Pasuruan ini.

Misbakhun mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri SKT terutama golongan kecil dan menengah. Pemberian insentif ini untuk meningkatkan produksi bagi industri yang dapat meningkatkan penerimaan cukai bagi negara. 

“Harus ada relaksasi batasan jumlah produksi bagi kecil dan menengah agar dapat meningkatkan produksinya dan kualifikasinya,” jelasnya.

Relaksasi ini, tidak terlepas dari penurunan peredaran rokok ilegal atas kinerja Bea Cukai. Penurunan rokok ilegal menciptakan pasar sebanyak 18 miliar batang. Industri kecil dan menengah berbasis SKT memiliki peluang untuk mengisi ceruk pasar yang ditinggalkan rokok ilegal. 

“Penurunan rokok ilegal adalah peluang bagi SKT kelas ini karena dikonsumsi oleh masyarakat kecil,” ujarnya. 

Lebih lanjut menurut Misbakhun, tarif cukai saat ini tidak adil bagi industri SKT yang menyerap banyak tenaga kerja. 

“Tarif cukai (SKT) saat ini kurang memberikan daya dukung bagi ketenagakerjaan. Cukai bukan hanya mempertimbangkan kesehatan namun juga sisi ketenagakerjaan dan penyerapan hasil dari petani tembakau ,” terangnya. 

Misbakhun menambahkan, DPR memperjuangkan untuk mendorong pemerintah agar memperkuat industri ini.

“Kalau industri SKT diperkuat, maka ada kesempatan bekerja untuk masyarakat bawah, dengan begitu ada kesempatan menaikkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan,” tandasnya.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up