JawaPos Radar

Tahun Depan, Belanja Infrastruktur Jokowi Naik Hampir Rp 10 T

16/08/2018, 17:41 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Tahun Depan, Belanja Infrastruktur Jokowi Naik Hampir Rp 10 T
Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8) (Hendra Eka/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, pemerintah masih tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tercatat, alokasi anggaran infrastruktur 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja 2015, Rp 269,1 triliun pada 2016, meroket pada 2017 jadi Rp 388,3 triliun, serta Rp 410,7 triliun pada 2018. Meski tak terlalu agresif, belanja infrastruktur dalam RAPBN 2019 masih diupayakan naik mencapai Rp 420,5 triliun.

“Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan,” kata Jokowi dalam dalam Pidato Kenegaraan RAPBN 2019, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (16/8).

Kenaikan anggaran infrastruktur sejak 2015 hingga sekarang telah membuahkan jalan-jalan baru rekonstruksi dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

“Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Pada 2019, Jokowi mengatakan akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

“Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan,” terangnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

“Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada 2015 menjadi peringkat 86 pada 2016 atau naik 17 peringkat,” ungkapnya.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya.

“Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan pada 2018, maka pada 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” pungkasnya.

(ce1/uji/JPC)

Alur Cerita Berita

Kolaborasi APBN, BUMN, dan Swasta 16/08/2018, 17:41 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up